Beritabatavia.com -
Hingga 31 Agustus 2024, penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai 60,55 persen atau sebesar Rp 62,57 triliun.Sementara target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang ditetapkan sebesar Rp 102,41 triliun, dengan pertumbuhan -1,00 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya.
“Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 36,72 triliun atau 61,86 persen dari target, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp 25,8 triliun atau 58,82 persen dari target, dan Pajak Lainnya Rp 46,91 miliar atau 47,89 persen dari target,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jakpus, Eddi Wahyudi.
Dia menjelaskan, kontribusi dominan penerimaan bulan Agustus diperoleh dari sektor Perdagangan sebesar Rp 3,19 triliun, sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 1,29 triliun, dan sektor Pertambangan sebesar Rp 419,01 miliar.
“Pertumbuhan bruto pada sektor Perdagangan tumbuh positif secara keseluruhan pada bulan Agustus ini, begitu juga dengan total sampai dengan Agustus sebesar 24,15 triliun dengan growth sebesar 2,87 persen. Sedangkan pada sektor Industri Pengolahan tumbuh 6,02 persen dengan pencapaian sampai dengan bulan Agustus sebesar Rp 10,87 triliun. Untuk sektor Pertambangan, jasa pertambangan tumbuh substantial sebesar 124.81 persen yoy.” jelas Eddi.
Secara regional, realisasi penerimaan pajak Provinsi Jakarta mencapai sebesar Rp 848,35 triliun atau 64,75 persen dari target. Hal ini dipaparkan dalam penyampaian Kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta yang diadakan secara daring pada hari Kamis, 26 September 2024, dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta, Mei Ling.
Prospek ekonomi regional Jakarta optimis terkendali, didukung oleh inflasi yang terjaga stabil, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona optimis, dan konsumsi masyarakat yang terjaga kuat.
“Kinerja APBN hingga akhir Agustus resilent, namun risiko terus diantisipasi dan dimitigasi. Kerja sama yang solid antara APBN dan APBD terus diperkuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Mei Ling.
0 rls/son
Ist.
