Beritabatavia.com -
Ngawi — Ketegasan penegakan aturan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi kembali menjadi sorotan tajam publik. Meski telah mengantongi Surat Peringatan Pertama (SP-1) dari Satpol PP Kabupaten Ngawi atas dugaan pelanggaran izin penjualan minuman beralkohol, Outlet 23 HWG di Desa Beran diduga masih tetap menjalankan aktivitas usahanya seperti biasa.
Kondisi tersebut memantik pertanyaan besar di tengah masyarakat. Sebab surat peringatan resmi yang dikeluarkan aparat penegak perda seharusnya menjadi bentuk tindakan serius pemerintah daerah dalam menertibkan dugaan pelanggaran aturan, bukan sekadar administrasi tanpa efek nyata di lapangan.
Berdasarkan hasil pengawasan Satpol PP Ngawi, outlet tersebut disebut memiliki izin sebagai distributor. Namun dalam praktik di lapangan, petugas diduga menemukan adanya aktivitas penjualan eceran langsung kepada konsumen. Dugaan itulah yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya SP-1 kepada pengelola usaha.
Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Ngawi, , sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan tenggat waktu kepada pengelola untuk menyesuaikan aktivitas usaha dengan regulasi yang berlaku di Kabupaten Ngawi.
Namun hingga Kamis (14/5/2026), aktivitas di lokasi tersebut dikabarkan masih terlihat berjalan. Situasi ini pun memunculkan persepsi liar di tengah publik: apakah surat peringatan benar-benar dijalankan dengan pengawasan ketat, atau hanya berhenti sebagai formalitas birokrasi semata?
“Kalau setelah SP-1 usaha masih tetap berjalan tanpa tindakan nyata, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai aturan terlihat tajam kepada yang kecil, tapi melempem ketika berhadapan dengan usaha tertentu,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan tidak hanya tertuju kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada konsistensi aparat penegak perda. Sebab dalam mekanisme penegakan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, SP-1 merupakan tahapan awal sebelum sanksi meningkat ke SP-2 hingga SP-3 yang dapat berujung pada penghentian kegiatan usaha maupun penutupan lokasi.
Publik kini menunggu langkah lanjutan Satpol PP Ngawi. Jika dugaan aktivitas usaha tetap berjalan pasca diterbitkannya SP-1 benar adanya namun tidak disertai tindakan tegas, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kepatuhan pelaku usaha terhadap perda, melainkan juga kewibawaan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.
Situasi ini juga membuka ruang pertanyaan yang lebih luas: seberapa serius komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi dan penjualan minuman beralkohol di Ngawi? Sebab ketika surat peringatan tidak lagi menghadirkan efek jera, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum daerah perlahan dapat terkikis.
Kini masyarakat hanya menunggu satu hal — apakah Satpol PP benar-benar akan berdiri tegak sebagai penegak perda, atau justru membiarkan dugaan pelanggaran terus berjalan di depan mata.
Ist.
