Kapolri Akui Ada Mafia di Tubuh Polri

Beritabatavia.com - 'Tali rabiah, tali sepatu, sesama mafia jangan saling mengganggu' pepatah beraroma guyonan itu kerap dilontarkan oleh perwira Polri saat memberikan pengarahan kepada anggotanya. Sehingga, tudingaan  bahwa di tubuh Polri masih banyak mafia bukan isapan jempol semata. Bahkan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam rapat yang pertama dengan komisi III DPRR RI, Senin (24/1) mengakui adanya mafia hukum di institusi yang dipimpinnya. Bukan hanya itu,Kapolri juga membeberkan berbagai macam modus yang dipraktikan para mafia hukum itu.

Menurut Kapolri, praktik mafia hukum itu dilakukan oleh oknum hanya untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan modusnya, kata Jenderal Timur Pradopo, ada oknum polisi yang meminta biaya dinas dan biaya tertentu kepada masyarakat yang berurusan dengan polisi. Kemudian, ada juga oknum yang melakukan pungutan liar, melakukan ancaman yang berujung damai, bahkan ada yang sengaja membocorkan rencana operasi kepolisan untuk mendapat imbalan atau fasilitas. Ada masyarakat yang dengan sengaja memberikan uang dinas kepada oknum polisi agar pengaduannya berjalan lancar, ujar pria kelahiran Jombang , Jawa Timur ini.

Kapolri menduga, praktik mafia hukum dalam proses penyidikan disebabkan masih rendahnya pendapatan penyidik Polri. Sehingga, mereka mudah tergoda dengan imbalan, apalagi jika penyidik dan atasannya memiliki integritas yang rendah. Kemudian, bisa karena atasan penyidik kurang dalam melakukan pengawasan. Akibatnya banyak celah di mana mafia hukum bisa dengan leluasa memasuki ruangan penyidikan.

Menurut Kapolri guna mengantisipasi ruang gerak mafia hukum ini, pihaknya sudah melakukan langkah kongkrit dengan menyusun strategi yang dibangun secara komprehensif. Kemudian menyusun skala prioritas, memangkas jalur birokrasi yang panjang, dan membuat Standar Operational Prosedure (SOP). Kemudian, meningkatkan pengawasan dan kompetensi penyidik dan menempatkan personel penyidik yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.
Tidak hanya itu, Kapolri melanjutkan,  untuk menerapkan program tersebut, pihaknya sudah dilakuka berbagai upaya seperti membentuk satgas mafia hukum Polri, membentuk pengawas penyidikan, revitalisasi sistem pendidikan bidang penyidikan, serta penilaian berkala sumber daya penyidik dan atasan penyidik. o son