Jumat, 11 Februari 2011 16:09:36

Berlebel Intel 'Melayu'

Berlebel Intel 'Melayu'

Beritabatavia.com - Berita tentang Berlebel Intel 'Melayu'

Sikap dan perbedaan pandangan, pemahaman terhadap keyakinan, akan terus memicu konplik di tengah masyarakat Indonesia. Belum lagi, ada kelompok ...

Berlebel Intel 'Melayu' Ist.
Beritabatavia.com - Sikap dan perbedaan pandangan, pemahaman terhadap keyakinan, akan terus memicu konplik di tengah masyarakat Indonesia. Belum lagi, ada kelompok masyarakat yang cenderung menggunakan amarah dan tindakan anarkis sebagai alat menyelesaikan masalah.
Padahal, secara jelas konstitusi tidak memberikan peluang untuk melakukan tindakan kekerasan oleh siapa dan kepada siapapun. Namun, amarah yang dibarengi tindakan anarkis, terus terjadi dan meletup di hampir seluruh penjuru negeri ini.

Semua perangkat hukum dan norma norma etika masyarakat sepertinya tidak berfungsi. Tindakan anarkis oleh sekelompok orang terus terjadi, dan korban jiwa pun terus berjatuhan. Bentrokan Koja, Jakarta Utara, amuk buruh di Batam, tindakan anarkis di Mojokerto, Jawa Timur dan pembakaran rumah di daerah Durikosambi,Jakarta Barat, tindakan kekerasan di depan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembakaran Mapolsek di  Sumatera Utara, dan peristiwa paling anyer penyerbuan rumah warga anggota jemaah Ahmadiyah di desa Cikeusik, Pandeglang, Banten serta pembakaran sejumlah gedung  dan gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

Rentetan aksi kekerasan tersebut, seharusnya tidak boleh terjadi, jika aparat keamanan dan penegak hukum memiliki tangung jawab, sehingga menjalankan fungsi dan perannya secara profesional. Serta menyadari, keberadaan aparat adalah amanah konstitusi untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Karena itulah aparat disiapkan oleh negara, sebagai tanggung jawabnya mengamankan rakyatnya.

Lalu, mengapa bisa terjadi dan terus terjadi, tanpa ada upaya yang bisa mencegah. Jika kita cermati, ini tidak terlepas dari lemahnya bahkan tidak berfungsinya aparat penegak hukum, khususnya Intelijen. Karena, aksi kekerasan yang melibatkan massa tidak berdiri sendiri. Pasti diawali perencanaan, tentu prosesnya membutuhkan waktu. Lalu, saat proses berjalan, tentu ada aktivitas masyarakat yang meningkat, untuk memobilisasi warga.

Sehingga dengan kasat mata juga bisa dilihat adanya perubahan dalam sebuah kelompok atau golongan masyarakat yang akan melakukan aktivitas pengerahan massa. Apalagi,  aksi anarkis yang melibatkan massa, selalu dipicu persoalan yang sebelumnya terjadi.
Seharusnya, insiden memalukan seperti penyerbuan rumah warga di Desa Cikeusik, Pandeglang, Banten, penyerbuan gedung  dan gereja di Temanggung Jawa Tengah tidak perlu terjadi. Apabila aparat intelijen dapat mendeteksi, membaca dan merumuskan kondisi sosial di tengah masyarakat. Kemudian, melaporkan ke atasan untuk dijadikan sebagai dasar menentukan langkah pencegahan.

Jika intelijen dapat mendeteksi lebih awal, pimpinan sudah melakukan tindakan pencegahan dengan cara menambah jumlah personil di lokasi yang direncanakan terjadi aksi anarkis. Atau melakukan peningkatan pengawasan di wilayah-wilayah yang di perkirakan akan dilintasi para pelaku anarkis.
Tetapi, tindakan kepolisian yang kerap kita saksikan adalah mengerahkan pasukan di tempat kejadian, setelah aksi berlangsung dan korban sudah berjatuhan. Lalu, dimana peran intelijen ?
Merujuk dari peristiwa-peristiwa kerusuhan massa yang terus terjadi, dapat dikatakan  bahwa Polri tidak ada bedanya dengan petugas pemadam kebakaran. Hal ini disebabkan kinerja Intelijen yang jeblok ! Padahal, fungsi organik kepolisian, mencakup kinerja intelijen. Satuan Intelijenlah yang paling bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memantau sumber ancaman sedini mungkin.

 Intelijen Polri yang profesional, adalah dimana setiap anggotanya harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber ancaman dan gangguan kamtibmas. Termasuk melakukan pengawasan internal dan pengamanan terhadap institusi kenegaraan, petinggi pemerintahan, dan orang asing.
Setiap personil Intelijen harus bisa membuat perkiraan keadaan (Kirka) dengan tepat, sehingga bisa mengantisipasi kamtibmas secara cepat. Pimpinan Polri harus memberikan perhatian khusus terhadap pola rekruitmen anggota intelijen. Jika salah  memilih akan berbahaya bagi operasi intelijen secara keseluruhan. 

Tidak lagi ada seperti saat ini, anggota Intelijen yang hilir mudik, grasak-grusuk mencari informasi setelah peristiwa terjadi. Ironisnya, informasi tersebut di gali dari para wartawan yang kemudian dilaporkan ke pimpinannya. Padahal, wartawan juga mendapat informasi tersebut setelah peristiwa terjadi.  Jika pola kinerja Intelijen terus berlangsung seperti itu, maka tak salah apabila disebut dengan istilah Intel Melayu".0 Edison Siahaan  

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 04 Juni 2020
Kamis, 28 Mei 2020
Selasa, 26 Mei 2020
Sabtu, 23 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Senin, 04 Mei 2020
Senin, 27 April 2020
Sabtu, 25 April 2020
Sabtu, 18 April 2020
Rabu, 15 April 2020
Jumat, 10 April 2020