Beritabatavia.com -
Aktifis Prodemokrasi (Prodem) menilai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Pol. Timur Pradopo gagal menciptakan stabilitas keamanan bagi masyarakat. Kejadian penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikesik, Banten dan pengrusakan gereja di Temanggung, Jawa Tengah membuktikan Polri tidak bisa menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah.
Masih segar dalam ingatan kita bersama, tragedi Cikesik dan Temanggung kemarin bukti Kapori lemah dalam menjaga kemanan, kata aktivis Prodemokrasi (Prodem), Ferry Yuliantono, di Jakarta, Selasa (15/2).
Saat Kaplori menjalani fit and propertest di DPR, sambung dia, Kapolri berjanji akan menindak tegas setiap aksi premanisme di Indonesia. Namun, buktinya Polisi tidak sigap dalam menyikapi kejadian tersebut.
Justru yang terjadi, Polri malah kecolongan. Padahal, Polisi telah mendapatkan informasi 2 hari sebelumnya jika akan ada penyerangan Ahmadiyah di Cikesik tapi kenapa Polisi tidak melakukan antisipasi, ujarnya.
Kasus seperti Cikesik dan Temanggung menurut Ferry, adalah kejadian yang kesekian kalinya, dimana Polri telah lumpuh dalam fungsi dan tugasnya menciptakan keamanan. Ini merupakan tamparan keras bagi Kepoliisian, dimana Kapolri belum genap 100 hari bekerja namun kejadian Cikesik dan Temanggung meledak, kata Ferry.
Kepolisian mempunyai payung hukum sebagai dasar pijakan tindakannya untuk melakukan pengamanan yakni Protap 1/X/30120 tanggal 8 Oktober 2010. Jika ini tidak segera disikapi dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan yang disandarkan kepada Kepolisian akan pupus, protesnya.
Diharapkan Polisi kedepan harus bekerja lebih cermat dan sigap lagi. Jangan menyepelekan informasi dari bawah agar kejadian Cikesik dan Temangung tidak terulang lagi. o end
Ist.
