Beritabatavia.com -
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Asrorun Niam membantah telah mengeluarkan fatwa haram bagi masyarakat mampu untuk membeli bensin premium.
Menurut Asrorun, di Jakarta, Rabu (21/9), fatwa premium haram dibeli masyarakat mampu itu, hanya sebuah gosip atau isu dan itu juga tidak pernah dibahas di Komisi Fatwa MUI.
Sering kali ada kesalahpahaman (miss communications) di tengah masyarakat akibat ketidaktahuan mengenai fatwa yang dikeluarkan atau upaya memahami fatwa secara salah, seperti yang diperbincangkan masyarakat tentang fatwa premium haram, kata Asrorun.
Mengenai isu fatwa tersebut, lanjut Asrorun, tidak akan menjadi draft untuk dibahas MUI, melainkan MUI telah menetapkan fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan.
Mengenai substansi fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan, yaitu kita dapat mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, namun dalam kegiatan eksploitasi kekayaan tersebut tidak boleh menyebabkan kerugian (mudharat) bagi kesejahteraan masyarakat, jelasnya.
Dalam hal ini, kata Asrorun, MUI telah menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai pertambangan ramah lingkungan.
Dia menambahkan, kedua lembaga itu merupakan stakeholder yang berkepentingan dan mempunyai kapasitas mengenai fatwa pertambangan ramah lingkungan.
Dari pembahasan itu, maka munculah sebuah diskusi hemat energi yang perlu diterapkan dan hemat energi merupakan bagian dari anjuran agama Islam, demikian Asrorun. O ant
Ist.
