NEGERI BADAI

Beritabatavia.com - NEGERI ini sepertinya tak pernah luput dari badai.Maka, tak berlebihan jika negeri ini disebut memiliki berjuta badai,tanpa upaya yang berarti untuk menghalaunya.
Rakyat Indonesia, kembali menangis. Khususnya keluarga korban pesawat Casa 212 yang jatuh di daerah Bahorok, Langkat, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Mereka berurai air mata, menahan kesedihan, karena kehilangan keluarga akibat kecelakaan tersebut. Sebanyak 18 orang termasuk awak pesawat tewas dalam kecelakaan itu.  

Beragam Duka Menerpa

Negeri ini sepertinya tak kehabisan badai, datang silih berganti. Badai pergi  meninggalkan duka mendalam, lalu kembali untuk mengambil nyawa anak negeri ini.
Baru saja bangsa ini tersentak dengan peristiwa aksi bom bunuh diri di gereja Bethel Sepenuh Solo. Disusul peristiwa terbakarnya sebuah kapal motor di Tanjung Perak, Surabaya,Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut, sedikitnya delapan orang tewas terbakar.
Kejadian tersebut menambah panjang deretan peristiwa kecelakaan angkutan darat, udara dan laut yang terjadi di negeri ini.Ironisnya, meskipun jumlah korban jiwa sangat banyak, namun kecelakaan di negeri ini dianggap hal biasa.

Akhir-akhir ini, kecelakaan kapal laut, angkutan darat nyaris terjadi setiap hari. Ada saja yang terjadi, terkadang ada kapal tanker yang terbakar, juga ada kapal penumpang atau terjadi tabrakan antarkapal. Dan setiap kali terjadi musibah di tengah laut selalu jatuh korban. Anehnya, dalam setiap peristiwa yang sudah menelan korban jiwa, tidak ada rasa bersalah dari otoritas pengelola angkutan umum.

Tak Bisa Diterima

Sungguh kita tak dapat menerima, jika alasan tehnis dan kondisi alam dijadikan sebagai pembenaran, agar kita bisa memahami terjadinya kecelakaan.
Karena, bangsa Indonesia sudah sejak dahulu kala tergantung pada angkutan laut, darat dan udara, sesuai dengan letak geografisnya. Sehingga, penyelenggara negara harus memastikan semua sarana dan prasarana  berjalan dengan baik dan aman. Pemerintah harus menjamin bahwa sistem angkutan darat, laut dan udara aman dan nyaman untuk digunakan.

Bukan justru sebaliknya, membiarkan angkutan umum berjalan seadanya.
Kondisi akibat rentetan peristiwa kecelakaan angkutan umum di Indonesia, sungguh sangat memprihatinkan. Ditambah  tidak adanya rasa penyesalan dan permintaan maaf dari pemerintah atas rentetan kejadian memilukan ini.  Bahkan, nyaris tak terdengar penjelasan rinci ihwal langkah yang akan atau sedang maupun yang sudah dilakukan  pemerintah untuk perbaikan yang signifikan.

Padahal,  kecelakaan yang terjadi pada transportasi umum darat dan laut maupun udara sudah sering terjadi. Bahkan, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan itupun sangat besar.

Tanggungjawab Pemerintah

Kita berharap, semua peristiwa kecelakaan atau apapun yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, apalagi sudah sampai mengancam keselamatan jiwa adalah merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah. Termasuk pengelolaan semua fasilitas umum, seperti transportasi dan fasilitas sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Tetapi, para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan angkutan umum, dan keamanan menunjukan sikap yang tidak bertanggung jawab. Justru berupaya mengajak kita untuk melihat berbagai kecelakaan yang terjadi adalah merupakan sebuah musibah.

Kita melihat, para pejabat sudah tidak memiliki hati, karena kecelakaan hanya dipandang sebagai musibah. Bahkan, jumlah penumpang yang meregang nyawa dan luka-luka serta menderita cacat parmanen hanya dijadikan sebagai bahan untuk data statistik.
Pemerintah lupa, akibat kecelakaan itu, ribuan warga menderita, menangis, menahan pilu. Ada suami kehilangan istri, sebaliknya istri kehilangan suami dan anak serta orang tua karena tewas direnggut maut kecelakaan.

Padahal, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, juga jaminan keamanan setiap warganya termasuk saat sedang berpergian. Negara wajib untuk menjamin pengelolaan angkutan umum berjalan dengan baik, sehat aman dan nyaman.

Sarat Praktik Korupsi

Dapat dibenarkan, jika pihak swasta ikut berpartisipasi dalam pengelolaan transportasi. Sehingga, dapat diberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk menjadi operator angkutan umum, atau sarana umum lainnya. Tetapi, negara tetap harus bertanggung jawab, karena negara yang memberikan izin kepada swasta untuk ikut menjalankan kegiatan transportasi angkutan umum.

Artinya, negara harus menjamin bahwa pengelola angkutan umum itu profesional,layak dan mampu membangun sistim transportasi umum yang aman , nyaman sehingga warga selamat sampai ke tujuan.
Jangan seperti saat ini, banyak pihak menilai bahwa, kerja sama antara swasta dengan pemerintah untuk mengelola angkutan umum hanya dipandang sebagai bisnis yang saling menguntungkan. Serta hampir semua proses kerjasama tersebut sarat dengan praktik korupsi.

Sehingga, dalam praktiknya sistim angkutan umum menjadi amburadul. Karena, orientasi dalam pelaksanaan hanya dipandang dari sisi persoalan untung rugi semata. Tanpa disertai pelayanan yang baik apalagi soal  keselamatan jiwa warga.
Pemerintah harus bisa memberikan keuntungan bagi swasta yang mengelola angkutan umum. Tetapi, tidak membiarkan pelayanan menjadi buruk. Apalagi sampai mengancam keselamatan jiwa warga.

Pemerintah harus belajar dari negara-negara maju yang selalu belajar dari kesalahan, dan melakukan upaya pencegahan untuk tidak lagi terulang. Tentu itu bisa dilakukan dengan terus bergerak dan bekerja melakukan perbaikan serta upaya untuk mencegah agar kesalahan tidak lagi terjadi.

Kecelakan hendaknya kita jadikan sebagai langkah maju untuk melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada. Jika pemerintah tidak ada kemauan untuk melakukan audit terhadap sarana transportasi yang sekarang ada, maka kecelakaan akan terus menjadi badai pencabut nyawa yang mengerikan di negeri.0 Edison Siahaan