Pelemahan Rupiah, Sindiran Fadli Zon ke Menkeu Salah Alamat

Beritabatavia.com -
Sindiran yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terhadap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait pelemahan rupiah dinilai salah alamat, keliru besar dan bukan porsinya Menkeu ngurusi pelemahan ruoiah. Sindiran Pengurus Partai Gerindra ini juga tak layak diucapkan oleh seorang tokoh publik, seperti Fadli Zon.

Serangan ini dilontarkan Anggota Komisi XI DPR, RI Johnny Plate. Dia mengatakan, seharusnya soal pelemahan rupiah ini menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI), bukan Menkeu. 

Ini salah alamat, itu tidak layak dari seorang tokoh. Karena kalau komentar itu harus relevan, harus benar. Kalau mengkoreksi harus tepat, ujar Johnny di Jakarta, Kamis (8/3/2018).‎

Dilanjutkan, pelemahan rupiah bukan disebabkan oleh faktor internal, melainkan eksternal. Johnny menilai Fadli Zon tidak memahami permasalahan ini. Pelemahan rupiah ini masalah domestik atau luar negeri.

Pelemahan bukan disebabkan oleh satu hal. Kali ini lebih banyak disebabkan oleh psikologi dari perubahan Gubernur Bank Sentral AS. Dia (Fadli Zon) tahu tidak itu? Pasti tidak tahu, kata dia.

Sebenarnya BI bisa saja melakukan intervensi untuk memperbaiki pelemahan rupiah. Namun ada risiko yang harus ditanggung.

 Soal pelemahan rupiah, BI kalau mau intervensi bisa kok. Tapi tahu tidak dia akibatnya dari intervensi itu? Akibatnya devisa tergerus. Nah supaya devisa tidak tergerus dan rupiah tetap dalam kendali, BI memiliki kebijakan moneter, dan itu di dalam BI sendiri, tandas Politikus dari Fraksi Nasdem.

Jadi, lanjut dia, sindiran yang dikemukakan Fadli Zon merupakan hal yang lucu, lucu sekali. Saya merasa lucu, mendengar komentarnya. Karena komentarnya sangat tidak relevan.  Sebab, stabilitas rupiah bukan ranah Menkeu Sri Mulyani melainkan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, tambahnya.

Misalnya pelemahan rupiah, tapi ngomongnya ke presiden, ke menteri, ini bagaimana? Mengerti tidak mekanisme pasar moneter? Mengerti tidak otoritas moneter? Otoritas moneter di bawah UU itu adalah Gubernur BI dan para deputinya. Suatu lembaga yang independen yang Presiden pun tidak boleh intervensi, jelas dia.

Disarankan, lebih baik pemerintah khususnya Menkeu Sri Mulyani tidak menanggapi sindiran tersebut. Pemerintah lebih baik fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kalau tidak bisa diintervensi dan kebijakan moneternya ada di BI, tapi yang dikritik malah menteri. Menteri itu otoritas fiskal, itu yang bikin lucu. Gatalnya di mana, garuknya di mana, sarannya. 0 LEO