Senin, 02 April 2018

Menhub: Tak Ada Kebijakan Kendaraan Masuk Jakarta Harus Bayar

Menhub: Tak Ada Kebijakan Kendaraan Masuk Jakarta Harus Bayar

Beritabatavia.com - Berita tentang Menhub: Tak Ada Kebijakan Kendaraan Masuk Jakarta Harus Bayar

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah adanya rencana untuk menerapkan kebijakan pengenaan tarif kendaraan yang masuk ke wilayah ...

Ist.
Beritabatavia.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membantah adanya rencana untuk menerapkan kebijakan pengenaan tarif kendaraan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Hal yang ada, pihaknya tengah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memaksimalkan penggunaan sistem Electronic Road Pricing (ERP), yang memang sudah diwacanakan sejak lama.

"Berkaitan pernyataan ada inisiatif untuk menjadikan policy semua masyarakat di luar Jakarta itu masuk Jakarta harus bayar. Kami nyatakan itu tidak dan belum dilaksanakan. Yang kita lakukan mendorong Pemda DKI laksanakan ERP," papar Menhub di kantornya, Senin (2/4/2018).

ERP yang akan diterapkan pada beberapa jalan di dalam kota DKI Jakarta, salah satunya Jalan Jendral Sudirman. Dengan keberadaan ERP ini, diharapkan masyarakat mulai beralih menggunakan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, tujuan dari kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengaku, jalanan di Jakarta yang akan diterapkan sistem ERP adalah yang selama ini diberlakukan kebijakan ganjil genap. "Jadi kalau ada ERP nanti sudah tidak ada lagi ganjil genap," tegas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan, rencana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) pada 2019 bertujuan mengurangi kepadatan arus roda empat di Jakarta yang makin menggila. "Kami berprinsip penerapan ERP itu adalah Maret 2019, setelah memfungsikan LRT (light rapid transit). Jadi nanti saya cek sama Pak Bambang dari BPTJ," ucapnya.

Sandi tak memungkiri, kemacetan di Jakarta memang disumbang mobil dari luar Jakarta. Menurut datanya, tingkatan populasinya mencapai 50 persen. "Jadi data kita hampir setengah kendaraan di Jakarta itu dari luar dan melintas di Jakarta. Ini nanti bisa kita tata lebih baik ke depan. Makanya kebijakan ini (ERP) adalah bersama pemerintah pusat dan Pemprov DKI," jelas Sandiaga.

Studi penerapan ERP diwacanakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Juni 2018. Menurut BPTJ, ini adalah solusi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan kemacetan Jakarta dalam jangka panjang. 0 LEO


Berita Terpopuler
Senin, 18 Februari 2019
Berita Lainnya
Rabu, 16 Januari 2019
Sabtu, 12 Januari 2019
Kamis, 10 Januari 2019
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018
Rabu, 28 November 2018
Senin, 26 November 2018
Minggu, 25 November 2018