Selasa, 10 April 2018

Ombudsman Desak Gubernur DKI Kembalikan Status Pulau Pari

Ombudsman Desak Gubernur DKI Kembalikan Status Pulau Pari

Beritabatavia.com - Berita tentang Ombudsman Desak Gubernur DKI Kembalikan Status Pulau Pari


Ombudsman mendesak Pemprov DKI mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai pemukiman nelayan, lingkungan dan ekosistem laut. Laporan akhir hasil ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Ombudsman mendesak Pemprov DKI mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai pemukiman nelayan, lingkungan dan ekosistem laut. Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman isinya temuan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari.

Dalam salah satu poin tindakan korektifnya, Ombudsman meminta pemerintah DKI agar mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk/nelayan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat 2 Huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 sebagai upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, lingkungan, dan ekosistem laut.

Kasus sengketa lahan di Pulau Pari bergulir sejak 2014 saat PT Bumi Pari Asri datang ke pulau dan mengklaim menguasai lahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta sempat mengaudiensi perselisihan itu dengan mengatakan bahwa pembagian lahan di Pulau Pari, yakni 40 persen untuk pemukiman, 50 persen untuk pariwisata, dan 10 persen untuk fasilitas umum. Namun, pembagian wilayahnya belum jelas lantaran warga dari dulu tak bisa memiliki sertifikat hak milik di pulau tersebut.

Oktober lalu, Anies Baswedan ditemui warga Pulau Pari yang mengadu ihwal sengketa lahan itu. Ketua RW 04 Pulau Pari, Sulaiman juga menceritakan pengalaman mereka dikriminalisasi oleh pengembang. Ketika itu, Anies belum dapat memberi jawaban kepada Sulaiman.

Dia hanya menerima berkas yang dibawa Sulaiman dan berjanji mempelajari.  "Saya bawa deh, kami lihat, biar bisa dipelajari lebih lanjut," kata Anies di pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.

Warga Pulau Pari berunjuk rasa di Balai Kota DKI pada 26 Maret 2018. Mereka menuntut DKI untuk menyelesaikan sengketa tanah di Pulau Pari karena mereka terancam kehilangan tempat tinggal. Warga Pulau Pari minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan menyelesaikan masalah itu.

"Kami ingin agar Pak Anies menemui kami dan melihat kondisi warga Pulau Pari yang jauh-jauh datang ke Balai Kota," ujar tokoh masyarakat Pulau Pari, Edi Mulyono, dalam orasinya saat itu. 0 RLS




Berita Terpopuler
Senin, 18 Februari 2019
Berita Lainnya
Rabu, 16 Januari 2019
Sabtu, 12 Januari 2019
Kamis, 10 Januari 2019
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018
Rabu, 28 November 2018
Senin, 26 November 2018
Minggu, 25 November 2018