Jumat, 20 April 2018

Dewan Pers Bantah Setujui Perubahan HPN

Dewan Pers Bantah Setujui Perubahan HPN

Beritabatavia.com - Berita tentang Dewan Pers Bantah Setujui Perubahan HPN

Setelah marak diberitakan diberbagai media online, akhirnya Dewan Pers (DP) membantah telah mengusulkan atau menyetujui apalagi memustukan perubahan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Setelah marak diberitakan diberbagai media online, akhirnya Dewan Pers (DP) membantah telah mengusulkan atau menyetujui apalagi memustukan perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN).

Bantahan tersebut disampaikan ketua DP Yosep Adi Prastyo didampingi wakil ketua Ahmad Djahar serta anggota DP Henri Ch Banguh dan Nezar Patria kepada wartawan, di kantor DP, Jumat (20/4).

Yosep Adi Prastyo menegaskan, DP tidak pernah menentukan sikap apapun terkait aspirasi Aliansi Jurnalistik Indevenden (AJI) dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) untuk merubah tanggal HPN, tanggal 9 Februari menjadi tanggal yang lain.
Sebab, Yosep melanjutkan, HPN ditetapkan berdasarkan  Keputusan Presiden (Keppres) No 5 Tahun 2005. Sehingga yang memiliki kewenangan merubah HPN itu hanya Presiden.

“Berita tentang Dewan Pers telah menyetujui perubahan tanggal HPN tidak benar. Berita ditulis secara sepihak tanpa uji informasi bahkan konfirmasi ke Dewan Pers. Itu yang menulis juga media abal-abal," kata Yosep Adi Prastyo.
 
Menurutnya, DP tidak pernah mengusulkan perubahan HPN. Tetapi usulan itu muncul dari konstituen dan itupun baru sebatas kajian atau wacana. Pada saat berita muncul belum ada pembahasan di Dewan Pers, apalagi diputuskan.

Yosep menjelaskan, pemberitaan itu merupakan pengalihan isu khususnya kebijakan terkait mekanisme pendataan dan verifikasi perusahaan pers. Sehingga merugikan masyarakat pers yang notabene sedang melakukan perbaikan ke dalam melalui verifikasi perusahaan pers.

Dikatakan, publik membutuhkan indikator yang jelas atas indentifikasi perusahaan pers atau bukan sebagai bagian jaminan atas hak yang jelas dan bertanggungjawab berdasarkan UU Pers No 40 tahun 1999.

Menurutnya, fungsi DP berdasarkan UU Pers maupun statuta antara lain memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers. Dalam rangka fungsi tersebut, pada Rabu (18/4/2018) DP memberikan ruang kepada konstituen untuk berdiskusi dan berdialog atas segala perkembangan kehidupan pers, termasuk polemik HPN.

"Kami telah memfasilitasi seminar publik jumlah konstituen tujuh organisasi yakni PWI, AJI, IJTI, PRSSNI, ATVLI dan ATVSI," kata Yosep Adi

Pada kesempatan itu, Henri Ch Bangun menambahkan, wacana perubahan tanggal HPN tidak krusial dibahas.
 
"Ada hal yang lebih penting seperti isu verifikasi perusahaan pers. Karena keterbatasan SDM dan anggaran sekarang ini baru 200 dari ribuan perusahaan pers yang diverifikasi," kata Henri. O son


Berita Lainnya
Minggu, 03 Februari 2019
Sabtu, 02 Februari 2019
Jumat, 01 Februari 2019
Kamis, 31 Januari 2019
Rabu, 30 Januari 2019
Senin, 28 Januari 2019
Senin, 28 Januari 2019
Minggu, 27 Januari 2019
Sabtu, 26 Januari 2019
Jumat, 25 Januari 2019
Kamis, 24 Januari 2019
Rabu, 23 Januari 2019