Intelijen Polri Jeblok !

Berbagai tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok massa terjadi di beberapa wilayah Indonesia, selama beberapa bulan terakhir. Bentrokan Koja, amukan buruh di Batam, tindakan anarkis di Mojokerto, Jawa Timur dan pembakaran rumah di daerah Durikosambi, Jakarta Barat adalah beberapa peristiwa anarkis yang melibatkan sekelompok massa. Rentetan amuk massa ini, menambah daftar peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya, di beberapa belahan bumi Indonesia.

Di mata Ketua Masykarakat Peduli Penegakan Hukum (MPPH) Edison Siahaan, gejolak ini tidak terlepas dari jebloknya kinerja intelijen Polri. Menurut dia, peristiwa-peristiwa yang melibatkan massa tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diawali dengan perencanaan.

Merujuk pada kerusuhan di Durikosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, kata Edison, terdapat jeda waktu yang panjang untuk mencegah kejadian ini membesar. Peristiwa itu sendiri diawali serempetan mobil Honda Jazz dengan sebuah armada taksi, di Jalan Lingkar Luar Barat, sekitar pukul 17.00. Kedua pengemudi terlibat adu mulut dan berakhir setelah pengemudi Honda Jazz meninggalkan lokasi.

Dua jam kemudian, atau tepatnya pukul 19.00, pengemudi Honda Jazz tadi kembali mendatangi lokasi bersama 10 orang rekannya. Mereka lalu terlibat bentrok hingga seorang dari mereka tewas terkena celurit. Belakangan diketahui, identitas korban bernama Endid Mawardi, Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Setelah insiden ini, tidak terlihat adanya upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadi penyerangan susulan. Padahal, informasi ini sudah menyebar, hingga warga yang tinggal di lokasi memilih meninggalkan tempat tinggal mereka. Informasi ini pun terbukti. Sekitar pukul 21.00, sekelompok massa menyerang dan membakar seluruh lapak yang ada di pinggir jalan Lingkar Luar Barat, hingga rata dengan tanah.

"Seharusnya intelijen Polri sudah lebih dini mendeteksi adanya gelagat pengerahan massa yang akan melakukan tindakan anarkis. Terdapat jeda waktu untuk intelijen untuk mangumpulkan informasi dengan akurat, sebelum massa dikerahkan, ungkap Edison.

Jika informsai yang dilaporkan kepada pimpinan sampai dalam waktu yang cepat, pimpinan di wilayah tersebut bisa segera melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan bisa dilaukan dengan cara mengerahkan petugas dalam jumlah besar ke lokasi yang bakal dijadikan arena kerusuhan, ataupun menghalau massa menuju lokasi yang dituju. "Bukan seperti sekarang. Sudah terjadi kerusuhan dan menelan korban, polisi baru dikerahkan. Kalau demikian, polisi sama dengan petugas pemadam kebakaran. Lalu apa kerja intelijen?. Peristiwa-peristiwa kerusuhan massa yang terjadi belakangan, membuktikan kinerja intelijen Polri jeblok," tegasnya.

Fungsi organik kepolisian, kata Edison, mencakup kinerja intelijen kepolisian. Intelijenlah yang bertanggungjawab untuk mendeteksi dan memantau sumber ancaman sedini mungkin. Para petugas intelijen akan selalu berusaha mengidentifikasi berbagai sumber ancaman dan gangguan kamtibmas, khususnya yang berhubungan dengan tindak kriminalitas.
Selain bertugas mendeteksi dan memantau, intelijen juga bertugas menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri. Di samping itu, mereka juga melakukan pengamanan terhadap institusi kenegaraan, petinggi pemerintahan, dan orang asing penting.

"Intelijen juga harus bisa membuat perkiraan keadaan (kirka) dengan tepat, sehingga bisa mengantisipasi kamtibmas secara cepat. Pola rekruitmen anggota intelijen harus menjadi perhatian Polri, karena jika salah memilih akan berbahaya bagi operasi intelijen keseluruhan, papar Edison.

Menurut jenderal berbintang satu ini, sejumlah peristiwa anarkis seperti kerusuhan di Mojokerto, Jawa Timur, Koja, Jakarta Utara, Batam, Cisarua, Bogor Durikosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dan beberapa wilayah lain di Indonesia, adalah wujud kurang maksimalnya daya deteksi yang dimiliki intelijen Polri. Padahal, sebelumnya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) sudah mengingatkan jajaran seluruh Polda di Indonesia untuk lebih meningkatkan peran dalam mengamankan wilayah masing-masing.

"Penentuan kebijakan pengamanan oleh para Kapolda harus disesuaikan dengan beberapa faktor. Antara lain, faktor geografis wilayah, karakter dan budaya dan kondisi psikologis masyarakat setempat," paparnya.

Dengan pendekatan yang merujuk pada faktor-faktor tersebut, jelas Zainuri, intelijen bisa mmberikan informasi kepada pimpinan dengan cepat dan akurat. Informasi inilah yang dijadikan pimpinan Polri untuk mengambil sebuah kebijakan pengamanan.

"Pendekatan dengan kultur masyarakat setempat dilakukan agar intelijen tidak keliru dalam menentukan kebijakan pengamanan di wilayahnya," jelas Zainuri, sembari menamabhkan pihaknya berjanji akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme jajaran intelijen.

Pada kesempatan yang sama, Zainuri Lubis mengingatkan seluruh Polda se-Indonesia untuk terus menjaga wilayah dari gangguan Kamtibmas, menyusul akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selama tahun 2010, kata dia, terdapat 124 Pilkada yang akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia.

"Proses pelaksanaan Pilkada sangat berpotensi menimbulkan gesekan antarpendukung yang kerap diwarnai tindakan anarkis. Ini yang perlu diwaspadai dan dicegah. Jangan sampai kejadian di Mojokerto, Jawa Timur terjadi di wilayah lain, demikian Zainuri Lubis. O muhamad