Beritabatavia.com -
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dinilai hanya karena dibayang-bayangi ketakutan terhadap defisit APBN. Padahal dengan cara itu risiko kemiskinan riil akan semakin meningkat. Kebijakan itu pun membuktikan Pemerintah tidak mau bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan dan mengefisienkan pengeluaran APBN.
SBY harus belajar dari Kevin Ruud dan Julian Gillard di Australia yang berani menaikkan pajak perusahaan tambang, ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar, di Jakarta, kemarin.
Menurut Timbul, dari sisi pengeluaran APBN, pemerintah harusnya bisa menghemat beberapa pos seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), belanja pemerintah dan sebagainya. Pemerintah bisa meningkatkan tax ratio menjadi 14% dari PDB, artinya pajak bisa mencapai Rp1.036 T dan berjuang keras menaikkan royalti dan pajak di perusahaan tambang.
Kalau hanya menghemat Rp35 T atau 57 T maka angka tersebut bisa diambil dari SILPA (sisa lebih penggunaan APBN) 2011, yakni sebesar 3% (Rp36 T) plus Rp 22 T dari penghematan program di Kementerian atau lembaga pemerintah, jelasnya.
Timbul mencatat, asumsi inflasi 6-7% dengan kenaikan BBM cenderung akan lebih tinggi lagi, karena kenaikan BBM akan berdampak pada biaya lain seperti TDL (Tarif Dasar Listrik), pangan, transportasi dan sebagainya. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan pemasukan dari sektor energi seperti batubara dan gas dalam pembangunan.
Kenaikan BBM juga akan menyebabkan penurunan upah riil buruh.Kenaikan BBM tahun 2008 menyebabkan inflasi 11.01%. Ini artinya akan menggerus daya beli masyarakat, termasuk buruh. Upah riil buruh akan semakin turun, tegasnya.
Terkait kompensasi pemerintah dalam bentuk bantuan langsung, dia juga menilai kebijakan itu tidak mendidik. Kompensasi kenaikan BBM, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), itu merupakan proses pembodohan rakyat semata, tandasnya. o ep
Ist.
