Beritabatavia.com -
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memulai uji coba pendekatan Co-operative Compliance atau kepatuhan kolaboratif bersama PT Pertamina (Persero) sebagai langkah baru dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan. Program ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi risiko perpajakan sejak awal sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan sengketa antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Peluncuran program berlangsung di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/7), dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola BUMN, PT Pertamina (Persero), serta jajaran pimpinan BUMN strategis.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa pendekatan Co-operative Compliance mengubah pola hubungan antara DJP dan wajib pajak. Jika selama ini pembahasan risiko perpajakan umumnya dilakukan setelah transaksi terjadi, melalui skema baru tersebut potensi persoalan dibahas sejak awal melalui komunikasi yang terbuka serta didukung integrasi data perpajakan.
Menurut Bimo, langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, menekan biaya kepatuhan, sekaligus mengurangi potensi sengketa perpajakan.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa," ujarnya.
Dalam program uji coba tersebut, Pertamina ditetapkan sebagai mitra pertama untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2026. Cakupan pengujiannya meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
Selama periode itu, Pertamina akan melakukan self-assessment terhadap Tax Control Framework (TCF), menyusun compliance arrangement bersama DJP, serta melaksanakan evaluasi bersama sebagai dasar penyempurnaan implementasi program.
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria, menyatakan kepercayaan yang diberikan kepada Pertamina merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan. Menurutnya, penerapan TCF dan integrasi data tidak hanya memperkuat kepatuhan perpajakan, tetapi juga meningkatkan transparansi serta pengelolaan risiko perusahaan.
Dukungan juga datang dari pemerintah. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Komjen Pol. Yudhiawan, menilai penerapan TCF dan integrasi data menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor energi. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengelola BUMN, Tedi Bharata, berharap praktik tersebut dapat menjadi model yang diterapkan oleh BUMN lainnya.
Secara internasional, pendekatan Co-operative Compliance telah diterapkan di sejumlah negara seperti Belanda, Malaysia, Singapura, dan Australia. Mengacu pada praktik tersebut, DJP berencana memperluas uji coba kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebelum implementasi dilakukan secara lebih luas.
Melalui pendekatan baru ini, DJP menargetkan terbangunnya hubungan yang lebih kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak, dengan mengedepankan transparansi, pencegahan risiko sejak dini, serta penguatan kepatuhan sukarela. Pemerintah meyakini model tersebut tidak hanya memperbaiki tata kelola perpajakan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menjaga penerimaan negara secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
(**)
Ist.
