Amburadul, Infrastruktur Kian Mundur

Beritabatavia.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR prihatin terhadap penyerapan anggaran pemerintah tahun 2012, yang masih sangat rendah. Hingga semester I-2012, serapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) hanya berkisar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN).

Belanja pemerintah tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp112,9 triliun, kata anggota Banggar DPR Yudi Widiana Adia dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (10/7).

Seharusnya, lanjut Yudi, meningkatnya anggaran belanja diikuti penyerapan anggaran yang lebih baik. Sehingga, tidak menumpuk di akhir tahun. Ironisnya, masih ada 10 K/L yang penyerapan anggarannya di bawah 10 persen. Ini kan nggak bener, tandasnya serius.

Tahun 2012, belanja pemerintah sejatinya naik Rp112,9 triliun dari tahun 2011. Jika dalam APBN 2012, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.435,4 triliun, maka dalam APBN-P 2012 naik menjadi Rp1.548,3 triliun. Penyerapan untuk belanja modal bahkan baru Rp30,6 triliun atau 18,2 persen dari total belanja modal, kata Yudi

Berdasarkan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2012 yang disampaikan pemerintah ke DPR, ada 10 K/L yang penyerapannya dibawah 20 persen, yakni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) 1,9 persen,  BP Batam 1,9 persen, dan Kemenpora 4,2 persen.

Disusul Lembaga Sertikasi Nasional (LSN) 6,9 persen, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) 6,9 persen, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 9,7 persen, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 10,9 persen dan Badan
Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 15,1 persen.

Menurut Yudi, dari 10 K/L yang serapannya masih rendah, sebagian besar adalah mitra kerja komisi V yang membidang infrastruktur dan perhubungan seperti Kemenpera, BPWS, BPLS dan PDT. Keterlambatan penyerapan ini tentu akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaan proyek-proyek  di keempat K/L tersebut. Kata Yudi yang juga anggota Komisi V DPR RI.

Yudi menilai pemerintah belum fokus membangun ketertinggalan Infrastruktur nasional seperti, jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, atau migas.

Padahal langkah ini penting untuk mendorong pertumbuhan dan mempercepat pembangunan ekonomi. Sehingga kesejahteraan rakyat bisa segera diwujudkan.

Pemerintah baru saja menyampaikan pokok-pokok penerimaan dan serapan anggaran. Dalam laporan itu, realisasi penerimaan sektor perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) baik dari Migas maupun Non-Migas masih lebih rendah dari periode yang sama tahun 2011, yang mencapai angka 48,1 persen.

Semester I- 2012 baru mencapai angka 45,5 persen. Sementara itu, penggunaan belanja subsidi terutama subsidi energi yang bersumber dari BBM sudah mencapai angka 61,5 persen. Kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi defisit anggaran diakhir tahun nantinya.

Marwan Jafar, anggota Komisi V DPR RI mengakui sektor infrastruktur di daerah se Indonesia, masih amburadul bahkan menjadi persoalan serius, terutama daerah pemekaran, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Soalnya tak sedikit infrastruktur itu tak terurus dan amburadul, bahkan banyak daerah belum memiliki infrastruktur.

Misalnya, pekerjaan infrastrutur yang mendukung aksesibilitas seperti jalan dan jembatan. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu irigasi. Pekerjaan infrastrutur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, papar Marwan.

Marwan yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menjelaskan, rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah tentu menyebabkan terganggunya berbagai sektor. Seperti ekonomi biaya tinggi, sumber daya alam daerah yang tak terberdayakan secara maksimal, menambah jumlah masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran serta memicu timbulnya persoalan lain lebih pelik dan berkepanjangan.

Eksistensi infrastruktur merupakan urat nadi pendorong kemajuan daerah sekaligus salah satu indikator bagi negara ini supaya mampu bersaing dengan negara lain, tutur politisi PKB.

Menurut Marwan, data statistik terbaru membuktikan dibandingkan negara sekelas seperti Malaysia, Thailand, Turki, Brasil, dan Meksiko, infrastruktur Indonesia tertinggal jauh. Jelas ini sangat memprihatinkan semua pihak.

Kita tak henti-hentinya terus mendorong pemerintah dan seluruh steakholder agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Kita juga berjuang agar anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun semakin bertambah demi tersedianya kebutuhan infrastruktur yang handal di seluruh negeri ini demi kepentingan masyarakat luas, pungkasnya.  o end