Beritabatavia.com -
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berjanji akan membicarakan persoalan para perajin di sentra industri garmen dan tas di Pekampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Jakarta Timur.
Sejumlah perajin mengeluhkan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada Aburizal. Di antaranya, masalah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal status kepemilikan tempat yang digunakan untuk produksi atau toko.
Menurut Muhammad, pengurus Koperasi PIK, kebijakan Pemprov berubah-ubah setiap berganti gubernur.
'Dulu, tempat ini statusnya sewa milik, lalu berubah jadi sewa kontrak, dan kemudian berubah lagi menjadi sewa milik,' kata Muhamad.
Hal itu, tambahnya, membuat para perajin/pengusaha di PIK merasa tidak ada kepastian.
Masalah lain adalah ketersediaan bahan baku, yang menurut Muhammad, masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari Cina. 'Ada bahan baku lokal, tapi harganya lebih mahal,' katanya.
Menanggapi hal itu, Aburizal berjanji akan memfasilitasinya dengan pihak-pihak terkait. Perihal status kepemilikan tempat, itu adalah wewenang Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta.
'Di atasnya Dinas, ada Gubernur. Sekarang Gubernur Jakarta adalah Jokowi,' kata Aburizal.
Mengenai masalah bahan baku, Aburizal mengatakan akan mempelajari terlebih dulu kebijakan nasionalnya sebab hal itu merupakan wewenang Menteri Perdagangan.
Ia menyarankan para perajin merumuskan secara detail dan tertulis masalah yang berkaitan dengan hal itu.
Masalah lain ialah akses permodalan. Namun, pada kesempatan kunjungan Bakrie ke PIK pada akhir pekan lalu, sudah difasilitasi pertemuan antara pihak Bank BRI dengan para perajin/pengusahan di PIK. Mereka diharapkan dapat mengakses permodalan dari pemerintah lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat, yang salah satunya disalurkan melalui Bank BRI. O ant
Ist.
