KPUD Depok Banyak Pelanggaran

Beritabatavia.com - Panwaslukada Kota Depok menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPUD Depok. Berupa, penetapan tahapan Pemilukada Depok yang tak sesuai aturan lantaran melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 tentang pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran. Panwaslukada Depok, Sutarno mengatakan kesalahan yang dilakukan sangat fatal. Lantaran berkaitan dengan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada. Dalam PP itu mengatur masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah digelar 7 hari seperti tertuang dalam pasal 41 ayat 2. Tapi, KPUD Depok malah membuka pendaftaran itu selama 8 hari.
Jadwal yang ditetapkan KPUD Depok itu mulai 18-25 Juli 2010. Ada kelebihan satu hari dari yang diwajibkan, katanya, Kamis (29/7).
Menurutnya pelanggaran ini sangat fatal. Mengingat tahapan Pemilukada produk hukum KPUD Depok. Dibuktikan dengan dituangkan seluruh tahapan pemilukada dalam Keputusan KPUD Kota Depok No 04/Kpls/R/KPU-Koja 011.329181/2010 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilukada Depok 2010. Tak itu saja, sambung diajuga, kesalahan lain juga dilakukan pada pasal yang sama.
Berupa pembukaan masa pendaftaran yang melebihi dari waktu yang ditetapkan PP. Pasal 41 ayal (2) PP 6/2005 disebutkan pendaftaran dibuka paling lama 7 hari sejak diumumkannya masa pendeftaran. Sedangkan dalam tahapan KPUD Depok, pengumumannya pada 21 Juni sementara pendaftarannya baru 18 Juli hampir satu bulan setelah pengumuman, cetusnya juga.
Terkait hal itu, Panwaslukada Depok tengah mengkaji dan jika terbukti, anggota KPUD Depok dapal dikenakan kode etik Pemilu. o yud