PM Mahathir Pertimbangkan Tutup Malaysia Airlines

Beritabatavia.com -
Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mempertimbangkan berbagai opsi untuk maskapai penerbangan Malaysia Airlines Bhd, termasuk apakah akan menginvestasikan lebih banyak dana, menjualnya, bahkan menutup perusahaan.

Merupakan hal yang sangat serius untuk menutup maskapai nasional, katanya kepada wartawan di parlemen, dilansir di Bloomberg, Selasa (12/3/2019).

Mahathir mengatakan akan mempelajari dan menyelidiki apakah harus menutupnya, menjualnya atau membiayai kembali. Semua hal ini terbuka untuk diputuskan oleh pemerintah.

Malaysia Airlines telah berusaha mengubah dirinya sejak diambil secara pribadi oleh dana kekayaan berdaulat Khazanah Nasional Bhd pada 2014. Itu terjai setelah insiden tragis yang melibatkan salah satu pesawatnya yang menghilang di Samudra Hindia dan satu lainnya ditembak jatuh di Ukraina.

Khazanah menuntut perusahaan penerbangan itu membuat rencana strategis untuk bersaing di industri ini, setelah mengucurkan 6 miliar ringgit ke maskapai untuk membuatnya lebih menguntungkan. Saat ini, maskapai tidak memiliki pesawat Boeing 737 Max di armadanya, dan diperkirakan akan menerima pengiriman model itu pada 2020.

Pemerintah telah meminta Khazanah dan Malaysia Airlines meninjau kembali perjanjian dengan Boeing Co untuk memastikan keamanan penumpang, kata Menteri Urusan Ekonomi Azmin Ali.

Dia menambahkan mereka memantau dengan seksama penyelidikan atas kecelakaan Ethiopian Airlines. Malaysia Airlines menghadapi tekanan yang meningkat  menghidupkan kembali kinerjanya setelah induknya, Khazanah, mengalami kerugian sebelum pajak sebesar 6,27 miliar ringgit tahun lalu.

Maskapai bertanggung jawab atas sekitar setengah dari penurunan nilai yang membebani portofolio dana kekayaan, kata Direktur Pelaksana Khazanah, Shahril Ridza Ridzuan awal bulan ini.

Dia menambahkan maskapai ini dapat mengeksplorasi pasar baru dari Indonesia dan Thailand untuk mendukung strategi turnaround. Opsi untuk maskapai ini dibahas pada pertemuan dewan terakhir yang melibatkan perusahaan penerbangan dan Khazanah, yang menangani masalah ini dengan serius, kata Menteri Urusan Ekonomi Azmin Ali kepada wartawan di parlemen pada Selasa.