Wouw, Aksi Demo Hong Kong Memasuki Hari Ke-100

Beritabatavia.com - HONG KONG masih diliputi dengan demonstrasi antipemerintah. Demonstrasi itu telah memasuki hari ke-100, hari ini, Senin (16/9). Demonstrasi antipemerintah ini menjadikan bekas koloni Inggris tersebut ke dalam krisis paling parah sepanjang sejarah sejak ia kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.

Dilansir dari AFP, Senin (16/9), demonstrasi dimulai dari aksi para penolak Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Tiongkok pada 9 Juni 2019. Warga menolak RUU yang dianggap akan membuat Hong Kong semakin terperangkap dalam hukum Tiongkok.

Pada 12 Juni, bentrokan semakin parah ketika para demonstran bertempur dengan polisi. Untuk menghalau demonstran, polisi menggunakan peluru karet dan gas air mata. Pada 1 Juli 2019, ratusan ribu demonstran menyerbu parlemen dan gedung-gedung pemerintah. Delapan hari kemudian, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menolak menarik RUU ekstradisi Tiongkok yang memungkinkan para tersangka kriminal Hong Kong diadili di Tiongkok.

Protes kembali pecah pada 21 Juli saat polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata dan peluru karet setelah kantor perwakilan Tiongkok di Hong Kong dilempari telur. Selain itu, para pendukung pemerintah mulai turun ke jalan dengan memakai topeng serta memakai baju putih dan merusak sejumlah stasiun MTR.

Mereka juga sempat memukuli warga sipil yang kebetulan memakai baju warna hitam. Kemarahan para pedemo memuncak ketika polisi dianggap lamban menangani serangan dari kelompok propemerintah serta gagal menangkap para penyerang.

Demo juga berlanjut pada 27 dan 28 Juli hingga awal Agustus. Kantor polisi kini menjadi sasaran para pedemo. Pertengahan bulan, tepatnya pada 15 Agustus, demonstran mulai mengincar Bandara Internasional Hong Kong yang menyebabkan ratusan penerbangan ditangguhkan.

Pada 4 September lalu, Lam memutuskan menarik RUU ekstradisi tersebut. Namun, keputusan pemerintah itu tidak menyurutkan aksi demonstrasi warga Hong Kong yang terus berlanjut hingga sekarang. Demonstran kini menyerukan penegakan demokrasi, yang dinilai sudah semakin terkikis oleh intervensi Tiongkok.

Pekan lalu, ribuan demonstran beramai-ramai bergerak ke Konsulat Amerika Serikat (AS). Mereka meminta Kongres AS di Washington untuk meloloskan UU berisi dukungan terhadap gerakan prodemokrasi di Hong Kong.

UU tersebut berpotensi mengancam hubungan perdagangan antara AS dan Hong Kong. Carrie Lam menilai segala bentuk perubahan kerja sama ekonomi berpotensi merugikan kedua belah pihak. Meski politisi dari dua partai di AS mengekspresikan dukungan terhadap gerakan prodemokrasi di Hong Kong, pemerintah pusat di bawah Presiden Donald Trump tidak terlalu vokal.

Trump hanya pernah menyerukan resolusi damai krisis Hong Kong dan juga meminta Tiongkok tidak menggunakan kekerasan dalam merespons gerakan massa.  0 RIO