Minggu, 05 Januari 2020 14:05:47

Menteri Mahfud: Tak Ada Negosiasi dengan China soal Natuna

Menteri Mahfud: Tak Ada Negosiasi dengan China soal Natuna

Beritabatavia.com - Berita tentang Menteri Mahfud: Tak Ada Negosiasi dengan China soal Natuna

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah China ...

Menteri Mahfud: Tak Ada Negosiasi dengan China soal Natuna Ist.
Beritabatavia.com -

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah China terkait dengan persoalan perairan Natuna. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok," kata Mahfud,usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Ahad (5/1).

Dilanjutkan, Jika pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah China, secara tidak langsung akan mengakui bahwa ada sengketa antara Indonesia dan China terkait dengan perairan Natuna.

Padahal, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh sehingga tidak diperlukan negosiasi atau perundingan dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah China mengklaim secara sepihak perairan Natuna dengan sebutan Nine Dash Line. "China tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia tidak membentuk tim negosiasi dengan pemerintah China terkait dengan masalah perairan Natuna. Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna. "Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan kami usir dengan segala kemampuan yang ada," ujar Mahfud.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan hingga Minggu kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Yudo mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1) dikutip dari Antara.

Yudo menegaskan bahwa TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna. "Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," katanya.

Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia. "Besok akan kami gerakkan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu," katanya.

Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingati kapal China bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna. "TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini," katanya.

Yudo mengatakan berdasarkan pantauan TNI pada saat ini yang terdeteksi memasuki Laut Natuna hanya kapal nelayan China. Kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut. "Kapala nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi," kata Yudo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).

Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara. 0 CIO

 

 

 

Berita Lainnya
Sabtu, 12 September 2020
Sabtu, 12 September 2020
Jumat, 11 September 2020
Kamis, 10 September 2020
Rabu, 09 September 2020
Selasa, 08 September 2020
Selasa, 08 September 2020
Senin, 07 September 2020
Senin, 07 September 2020
Minggu, 06 September 2020
Sabtu, 05 September 2020
Jumat, 04 September 2020