Rabu, 29 April 2020 12:53:13

DPR Desak KPK Usut Penggunaan Dana Covid-19

DPR Desak KPK Usut Penggunaan Dana Covid-19

Beritabatavia.com - Berita tentang DPR Desak KPK Usut Penggunaan Dana Covid-19

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease ...

DPR Desak KPK Usut Penggunaan Dana Covid-19 Ist.
Beritabatavia.com -

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam rapat dengan pendapat virtual, Komisi III DPR RI dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli, Rabu 29 April 2020, diminta agar KPK supaya benar-benar melakukan pencegahan dan mengusut semua bentuk pelanggaran menggunakan anggaran penanganan covid-19.  Dewan meminta KPK mengawasi Perpu no 1 tahun 2020 yang menggelontorkan anggaran mencapai Rp450 triliun.

Habiburokhman anggota komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, mengatakan, Perpu No 1 tahun 2020 tidak ada imunitas bagi pelaku kejahatan uang negara. Imunitas tersebut berlaku hanya pada kebijakan yang dibuat. Tetapi  jika ada niat jahat dan perbuatan unsur pidana harus disikat.

“ KPK tidak boleh takut, justru menjadi momentum untuk menunjukan kinerja yang benar-benar baik,” kata Habiburokhman, Rabu (29/4)

Dia juga meminta KPK mengusut program kartu Pra Kerja yang sangat mengkhawatirkan. Habiburokhman mengakui program tersebut bagus, tetapi prosesnya mengerikan. KPK harus meneliti dan mengawasi serta menindak agar dugaan praktik garong uang negara di lingkungan istana negara tidak berkembang tanpa ada penjelasan.

Pernyataan keras diawali oleh anggota komisi III fraksi PDIP, Arteria Dahlan. Dia mendesak KPK agar meneliti kebijakan anomali dan menyimpang dalam penanganan wabah virus corona atau covid-19.

“Penanganan covid-19 dijadikan wadah ladang baru,” kata Arteria, Rabu (29/4).

Dia meminta KPK segera meneliti program ruang guru. Tidak cukup hanya mengundurkan diri dari jabatan staf khusus Presiden,tetapi harus diminta pertanggungjawaban.

Sementara, Supriansa, anggota komisi III DPR RI  Fraksi Golkar, meminta KPK supaya mencari solusi agar kementerian dan kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran covid-19 Tetapi harus melalui proses yang benar dan tujuan kepentingan masyarakat. Supriansa mendesak KPK mengusut dugaan praktik mark up anggaran alat pelindung diri (APD). O son
 

Berita Lainnya
Rabu, 12 Agustus 2020
Jumat, 07 Agustus 2020
Kamis, 06 Agustus 2020
Sabtu, 25 Juli 2020
Kamis, 23 Juli 2020
Rabu, 22 Juli 2020
Minggu, 19 Juli 2020
Kamis, 16 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020
Senin, 13 Juli 2020
Senin, 13 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020