Rabu, 06 Mei 2020 12:29:25

Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tidak Mencla Mencle Laksanakan PSBB dan Larangan Mudik

Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tidak Mencla Mencle Laksanakan PSBB dan Larangan Mudik

Beritabatavia.com - Berita tentang Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tidak Mencla Mencle Laksanakan PSBB dan Larangan Mudik

Sebelum meminta izin untuk mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas antisipasi mudik ...

Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tidak Mencla Mencle Laksanakan PSBB dan Larangan Mudik Ist.
Beritabatavia.com -

Sebelum meminta izin untuk mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas antisipasi mudik lebaran ditengah pandemik covid-19, Rabu 6 Mei 2020.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar  pulang kampung dan mudik tidak dijadikan pro kontra.  

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pulang kampung dan mudik memiliki arti yang sama. Dia meminta agar tidak mempersoalkan kata pulang kampung dengan mudik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan presenter Najwa Sihab,   mengatakan pulang kampung berbeda dengan mudik.

Komisi V DPR RI meminta pemerintah serius dan focus serta bertanggungjawab dan konsisten atas apa yang disampaikan. Sehingga hasil pencegahan penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19 sebanding dengan kerja keras dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

“ Saya heran, melihat sikap pemerintah dalam mencegah penyebaran dan penularan covid-19. Pagi ngomong kedele, sore ngomong tempe, itulah yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan mencla-mencle, membuat bingung pemerintah daerah dan aparat dilapangan,” kata Irwan anggota Komisi V DPR RI saat rapat kerja dengan menteri perhubungan dan menteri PUPR membahas tentang antisipasi mudik lebaran ditengah pandemik covid-19, Rabu (6/5).

Irwan menegaskan, pemerintah tidak melindungi keselamatan jiwa rakyatnya. Hal itu terlihat dari kebijakan yang gonta ganti tidak jelas. Tidak bertanggungjawab terhadap apa yang diucapkan. Presiden Jokowi menetapkan untuk PSBB, tetapi meminta untuk evaluasi  dan relaksasi ditengah kebijakan itu sedang berada di puncak pelaksanaan oleh pemerintah daerah.

Penilaian serupa juga disampaikan ketua komisi V DPR RI, Lasarus. Menurutnya, hendaknya pemerintah memahami isi dari Permenhub No 25 tahun 2020 dan konsisten serta serius melaksanakannya.

Dia menyebut relaksasi adalah kebijakan baru yang potensi melemahkan PSBB. Sehingga memberikan peluang terjadi penyebaran dan penularan covid-19 yang lebih massif. Lasarus meminta agar pemerintah serius untuk menangani civid-19 demi keselamatan jiwa masyarakat. Lasarus juga mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dan displin melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan covid-19. O son

 

Berita Lainnya
Sabtu, 16 Mei 2020
Jumat, 15 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Rabu, 13 Mei 2020
Selasa, 12 Mei 2020
Senin, 11 Mei 2020
Senin, 11 Mei 2020
Minggu, 10 Mei 2020
Sabtu, 09 Mei 2020
Jumat, 08 Mei 2020
Kamis, 07 Mei 2020
Rabu, 06 Mei 2020