Jumat, 08 Mei 2020 09:22:55

Sana Jaffrey Bongkar Kegagapan Pemerintah Hadapi Virus Covid-19

Sana Jaffrey Bongkar Kegagapan Pemerintah Hadapi Virus Covid-19

Beritabatavia.com - Berita tentang Sana Jaffrey Bongkar Kegagapan Pemerintah Hadapi Virus Covid-19

Sana Jaffrey, sarjana nonresiden pada Program Asia di Carnegie Endowment for International Peace, menilai Indonesia menuju krisis sosio-ekonomi ...

Sana Jaffrey Bongkar Kegagapan Pemerintah Hadapi Virus Covid-19 Ist.
Beritabatavia.com -

Sana Jaffrey, sarjana nonresiden pada Program Asia di Carnegie Endowment for International Peace, menilai Indonesia menuju krisis sosio-ekonomi akibat pemerintah blunder perang melawan wabah virus corona atau covid-19.

Dalam artikelnya yang ditayangkan Carnegie Endowment, disebutkan “Jokowi telah mendukung tanggapan pemerintahannya dengan mencatat ketidakmampuan para ilmuwan untuk memberikan ramalan definitif tentang virus corona," ujar Sana.

“Dalam mengumpulkan data resmi, Departemen Kesehatan awalnya bersikeras menghitung hanya tes reaksi berantai polimerase yang dilakukan di satu fasilitas di Jakarta, mengabaikan lonjakan kasus yang diduga dan hasil positif dari tes antibodi cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah," tulis Sana.

Tidak yakin dengan angka resmi, bahkan seorang jurnalis melakukan penyelidikan independen untuk mengetahui angka yang lebih pasti. Reuters memprediksi ribuan warga Indonesia telah meninggal dunia akibat virus covid-19. Ketika itulah Jokowi berkilah data disembunyikan untuk mencegah kepanikan massal.

Di tengah tingkat penyebaran kasus yang sudah tinggi, pengujian mungkin tidak membendung penularan kecuali jika dilengkapi dengan fasilitas isolasi massal untuk orang yang terinfeksi di kota-kota padat penduduk, di mana orang tinggal di lingkungan yang dekat dengan keluarga besar.

Deklarasi darurat kesehatan, yang memberikan dasar hukum untuk tindakan jarak sosial, butuh dua minggu lagi. Relatif lemah oleh standar global, pembatasan ini tidak melarang perjalanan domestik masuk dan keluar dari daerah yang terkena dampak meskipun ada ketakutan yang luas akan penularan.

Dominasi Militer

Ini menjadi kombinasi yang tidak dapat dipertahankan dari penegakan hukum yang kacau dan kejam.

“Semua personel yang bertugas mengoordinasi respon krisis adalah para pensiunan perwira militer. Ini termasuk kepala satuan tugas manajemen bencana, juru bicara nasional tentang krisis virus corona, menteri kesehatan, menteri agama, menteri urusan kelautan dan investasi, menteri pertahanan, dan kepala staf presiden. Pemerintahan Joko Widodo memiliki konsentrasi personel militer tertinggi dari kabinet mana pun sejak jatuhnya kediktatoran militer Suharto pada tahun 1998,” sebut Sana.

Krisis skala ini di mana saja di dunia akan membutuhkan dukungan logistik dari militer. Tetapi dominasi personel militer di pos-pos sipil terkemuka telah mengamankan respons Indonesia terhadap virus corona, tulis Sana.

Alih-alih menyusun strategi nasional untuk menegakkan langkah-langkah penahanan melalui badan-badan akar rumput ini, pemerintah memerintahkan para pemimpin lingkungan untuk menggunakan kebijaksanaan mereka dalam menanggapi krisis.

“Dengan tidak adanya instruksi atau sumber daya yang jelas, intervensi di tingkat masyarakat berantakan. Beberapa pemimpin lingkungan telah mengoordinasikan pengiriman bantuan, dan yang lain telah memberlakukan penguncian lokal. Namun, semakin banyak yang menanggapi dengan mengusir staf medis yang terpapar bersama dengan pasien yang dicurigai dan juga menolak pemakaman korban,” ujar Sana.

Politisasi Krisis

“Akhirnya, politisasi administrasi krisis kesehatan telah merusak kemampuannya untuk mengoordinasikan respons yang efektif dengan para pemimpin regional dan kelompok masyarakat sipil,” tulis Sana.

Ini paling terlihat dalam perang wilayah yang sedang berlangsung antara pemerintah pusat dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang menjadi saingan sengit Jokowi pada 2016 setelah mengalahkan sekutunya pada Pilpres sebelumnya.

Sana menilai terlepas dari kenyataan bahwa sekutu Islam Baswedan telah mendesak pengikut mereka untuk membatalkan pertemuan keagamaan dan menunda perjalanan, pendukung presiden menuduhnya bermain politik.

“Faktanya, pemerintah pusat secara sistematis merusak upaya Baswedan untuk mengelola krisis,” katanya.

Meskipun Jakarta adalah pusat virus corona, permintaan Anies untuk penetapan status PSBB berulang kali ditolak. Baru disetujui setelah tawar menawar angka kasus.
Wabah virus corona ini akan dirasa menjadi ujian tertinggi bagi masyarakat terkait gagapnya pemerintah dalam betindak. O rmol.id/red
 

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 16 Januari 2020
Rabu, 15 Januari 2020
Selasa, 14 Januari 2020
Selasa, 14 Januari 2020
Minggu, 12 Januari 2020
Sabtu, 11 Januari 2020
Jumat, 10 Januari 2020
Kamis, 09 Januari 2020
Rabu, 08 Januari 2020
Selasa, 07 Januari 2020
Minggu, 05 Januari 2020
Selasa, 31 Desember 2019