Beritabatavia.com -
Setara Institute for Democracy and Peace mempertanyakan keseriusan pemerintah menunstaskan konflik agar jumlah warga sipil yang menjadi korban penembakan tidak terus bertambah di Papua.
Wakil ketua Setara Insitute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Papua. Berdasarkan informasi yang diperoleh Setara Institute, penembakan terjadi dua kali pada hari yang sama. Penembakan pertama terjadi pada Jumat (19/11/2020), sekitar pukul 11.00. Dua korban berinisial AT dan MM adalah pelajar SMAN 1 dan SMKN 1 Ilaga.
Sedangkan penembakan kedua terjadi satu jam setelah peristiwa sebelumnya tepatnya pukul 12.00 dan kejadian penembakan tidak jauh dari lokasi pertama. Adapun korban penembakan berinisial AA (ASN Dinas Pertanian), WT (17), WM (12). Kedua korban terakhir merupakan siswa Sekolah Alkitab Eromaga dan siswa SD YPPK Mudidok.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, mengatakan, kedua peristiwa tersebut memperpanjang catatan kasus penembakan di Papua. Setelah sebelumnya juga terjadi penembakan terhadap pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu (19/9). Sebelumnya juga tepatnya pada 18 Juli lalu, dua warga sipil berinisial EK (40) dan putranya SK (20) menjadi korban penembakan aparat di Nduga. Kemudian pada 13 April, EAB (19) dan RW (23) juga menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat di Distrik Kwamki Narama, Timika Papua.
"Rentetan kasus penembakan ini seharusnya membuat pemerintah melakukan tindakan terukur, continue, solutif, dan berkesinambungan. Dalam konteks kasus penembakan Pendeta Yeremia misalnya, sampai sekarang belum ada informasi tindaklanjut pemerintah atas hasil investigasi TGPF. Terkait temuan yang diduga adanya keterlibatan anggota aparat dalam penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Termasuk tindaklanjut atas hasil investigasi Komnas HAM yang eksplisit menyebut nama terduga pelaku penembakan," ungkap Ikhsan Yosarie, dalam siaran pers Setara Institute yang diterima ,Jumat (27/11).
Menurutnya, lambannya pemerintah dalam menindaklanjuti pelbagai laporan dan hasil investigasi beberapa pihak tersebut berimplikasi terhadap tersendatnya penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Sehingga, pelbagai kasus penembakan di Papua akan menguap begitu saja tanpa ada kejelasan siapa pelaku dan penegakan hukumnya.
Ikhsan menjelaskan, pelbagai kasus penembakan yang memakan korban jiwa, terutama dari masyarakat sipil, semakin memperlihatkan pendekatan keamanan tidak menjadi jawaban atas persoalan konflik di tanah Papua. Pendekatan keamanan hanya akan menjadi api dalam sekam, karena perspektif keamanan dan stabilitas negara hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif, sementara substansi permasalahan luput. Pendekatan keamanan juga hanya akan semakin menambah daftar korban jiwa, terutama masyarakat sipil yang tidak bersalah.
Foto : Warga Papua
Setara Institute mengingatkan, dalam penyelesaian konflik di Papua, Pemerintah pusat seharusnya mengedepankan bagaimana cara untuk memastikan rasa aman dan keamanan masyarakat Papua terlebih dahulu, mengingat warga sipil juga menjadi korban penembakan.
"Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta aparat dan pihak kelompok bersenjata untuk melakukan kesepakatan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) agar dialog mencari jalan damai dapat dilakukan, sehingga korban jiwa tidak ada lagi," kata Ikhsan.
Selain itu, dia melanjutkan, juga dapat dilakukan pendekatan kenegaraan dengan mengirimkan utusan khusus (special envoy) ke Papua untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan menyelesaikan persoalan sampai keakar-akarnya dengan pihak-pihak terkait di Papua.
"Special Envoy ini juga harus dipastikan merupakan utusan yang dapat dipercaya dan diterima dengan baik oleh masyarakat Papua, sehingga utusan ini tidak dianggap bersifat formalitas atau politis dari pusat. Dengan demikian, upaya menjaga Papua tetap di NKRI dapat dilakukan tanpa senjata, karena upaya-upaya ini dapat mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana solutif, penyelesaian, atau pun pemecah masalah keamanan," ujarnya.
0 son
Ist.
