Selasa, 05 Juli 2022 15:10:56

SETARA : Pj Gubernur TNI Aktif, Cermin Regresi Komitmen Reformasi TNI

SETARA : Pj Gubernur TNI Aktif, Cermin Regresi Komitmen Reformasi TNI

Beritabatavia.com - Berita tentang SETARA : Pj Gubernur TNI Aktif, Cermin Regresi Komitmen Reformasi TNI

Pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari kalangan TNI aktif merupakan cermin regresi komitmen reformasi TNI. Tetapi terus dilakukan, bahkan ...

SETARA : Pj Gubernur TNI Aktif, Cermin Regresi Komitmen Reformasi TNI Ist.
Beritabatavia.com -

Pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari kalangan TNI aktif merupakan cermin regresi komitmen reformasi TNI. Tetapi terus dilakukan, bahkan Menteri Dalam Negeri sudah menjadwalkan pelantikan Pj Gubernur Aceh untuk menggantikan Gubernur sebelumnya. Sosok yang dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh  merupakan seorang Perwira Tinggi TNI aktif dengan pangkat Mayor Jenderal.

Setara Institute menilai pelantikan tersebut memperlihatkan bahwa penunjukan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulteng yang juga merupakan TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat pada bulan Mei lalu menjadi jalan pembuka untuk penunjukan Pj Kepala Daerah berikutnya dari kalangan TNI aktif.
 
"Padahal TAP MPR No. 6 tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, pada konsiderans huruf d telah mengingatkan bahwa bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pemerintah seharusnya paham soal ini," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, dalam siaran persnya, Selasa 5/7/2022.

Selain itu, Ismail Hasani melanjutkan, penunjukkan TNI aktif sebagai Pj Kepala Daerah juga menjadi paradoks terhadap komitmen reformasi TNI. Sebab, pasca-Orde Baru militer dikembalikan ke barak agar dapat fokus pada tugas-tugas utamanya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Setelah sebelumnya pada Orde Baru banyak terlibat pada ranah sosial-politik, serta agar menjadi tentara yang profesional, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. 

"Penunjukkan tersebut mengulang dan memperpanjang persoalan lama yang belum kunjung dipatuhi oleh pemerintah, yakni penempatan TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagaimana temuan-temuan dalam catatan kinerja Reformasi TNI yang disusun SETARA Institute dalam beberapa tahun terakhir," tegas Ismail Hasani.

Atas persoalan tersebut, kata Ikhsan Yosarie peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, pihaknya menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1.Penunjukan TNI aktif sebagai Pj Gubernur Aceh kembali memperpanjang kebijakan-kebijakan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan tersebut menggambarkan keengganan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI/Polri, serta secara khusus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan;

2.Penunjukan TNI aktif sebagai Pj Gubernur Aceh memperlihatkan ketidakkonsistenan Mendagri atas pernyataannya. Sebab, pasca-penunjukkan TNI aktif sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat mendapat kritikan luas dari masyarakat, dalam pernyataannya yang juga telah dikutip banyak media, Mendagri menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri aktif tidak akan lagi diusulkan sebagai Pj Kepala Daerah.

3.Penunjukan TNI aktif sebagai Pj Kepala Daerah secara eksplisit bertentangan dengan UU TNI. Jabatan tersebut tidak termasuk ke dalam jabatan sipil yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Sehingga, ketentuan yang berlaku harusnya Pasal 47 ayat (1) bahwa prajurit tersebut mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 

4.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XX/2022 secara tegas menyatakan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Dengan demikian, sebelum menduduki Pj Kepala Daerah, TNI/Polri aktif tersebut justru terlebih dahulu telah mengundurkan diri dari dinas aktif terlebih dahulu untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi.

5.Dalam pelbagai catatan kinerja reformasi TNI yang disusun SETARA Institute, SETARA telah berulangkali menyampaikan bahwa pemerintahan sipil seharusnya turut memastikan profesionalitas alat negara (TNI-Polri) dengan tidak memberikan jabatan-jabatan sipil tertentu di luar ketentuan UU TNI. Reformasi TNI dan Polri harus berjalan dua arah atau timbal balik: TNI-Polri fokus melakukan reformasi, sementara presiden/DPR/politisi sipil wajib menjaga proses reformasi itu berjalan sesuai mandat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

6.Presiden Jokowi perlu segera untuk mengevaluasi pelbagai kebijakan para Menterinya tersebut, guna menjaga dan memastikan profesionalitas dan agenda reformasi TNI/Polri tetap berada pada relnya.0 rel/son

Berita Lainnya
Kamis, 21 Juli 2022
Senin, 18 Juli 2022
Senin, 18 Juli 2022
Kamis, 07 Juli 2022
Selasa, 05 Juli 2022
Selasa, 05 Juli 2022
Sabtu, 02 Juli 2022
Rabu, 29 Juni 2022
Selasa, 28 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022
Senin, 27 Juni 2022
Kamis, 23 Juni 2022