Senin, 26 September 2022 09:40:31

Rehabilitasi Gedung Rapat DPRD Kota Bekasi Tak Jelas, Dewan Dilecehkan

Rehabilitasi Gedung Rapat DPRD Kota Bekasi Tak Jelas, Dewan Dilecehkan

Beritabatavia.com - Berita tentang Rehabilitasi Gedung Rapat DPRD Kota Bekasi Tak Jelas, Dewan Dilecehkan

Pembangunan rehabilitasi gedung rapat paripurna DPRD kota Bekasi senilai Rp 6.064.240.000 belum jelas kapan dimulai. Bahkan,Proyek tahun anggaran ...

Rehabilitasi Gedung Rapat DPRD Kota Bekasi Tak Jelas, Dewan Dilecehkan Ist.
Beritabatavia.com -

Pembangunan rehabilitasi gedung rapat paripurna DPRD kota Bekasi senilai Rp 6.064.240.000 belum jelas kapan dimulai. Bahkan,Proyek tahun anggaran 2022 itu hingga kini belum juga ditenderkan,sehingga menuai kecurigaan adanya kepentingan pihak tertentu yang ingin menunda bahkan membatalkan proyek tersebut.

Politisi PDI-P Kota Bekasi yang juga tokoh Marhaen Indonesia, Sahat P Ricky Tambunan menilai ada bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD Kota Bekasi.Dia mendesak DPRD kota Bekasi untuk meminta penjelasan Pj Walikota serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kota Bekasi.

" Gagalnya,  proyek miliaran itu ditenderkan, diduga adanya faktor kesengajaan dari dinas tersebut. Padahal proyek tersebut, sudah masuk dalam sirup. DPRD sedang dilecehkan,seharusnya dewan memanggil dan meminta pertanggungjawaban pj walikota, pj walikota," kata Ricky Tambunan dalam keterangan persnya, Senin 26/9/2022. 

Ricky juga bertanya, kenapa proyek tersebut tidak jadi ditenderkan,  ada apa?  Dewan gak bisa dilecehkan, kinerja dewan sebagai pengawas, seharusnya ditegakkan,  panggil pj Walikota. Ada apa ini? 

Ricky menuding Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, tidak menghargai dewan sebagai pengawas dan pihak yang mengesahkan anggaran.Ini, pelecehan, lembaga dewan tidak bisa dilecehkan.

"Bagaimanapun DPRD lembaga yang harus dihormati? Tidak bisa dinas mencle mencle atas yang sudah disahkan dan diparipurnakan dewan," tegasnya. 

Untuk itu, Dinas harus menjelaskan,  kenapa tidak atau belum ditenderkan,  apa masalahnya, apa Pemko Bekasi lagi tidak punya uang? Seharusnya dinas atau Pj Walikota harus menjelaskannya, kepada dewan. 

Sebab, ada dugaan Pj Walikota sengaja membatalkan sejumlah proyek berskala besar, karena adanya miskomunikasi dengan Rahmat Effendi sebagai walikota non aktif?
Ada apa,  apa masalah dengan mereka berdua? 

Atau ada larangan atau himbauan dari Mendagri agar proyek proyek yang sudah sebelumnya,disahkan dewan, Desember Tahun 2021 semasa Rahmat Effendy harus ditunda? 
Adakah hubungannya dengan tertangkapnya Rahmat Effendy, 5 Januari 2022 oleh KPK, sehingga proyek proyek berskala atau bernilai  besar harus ditunda atau dibatalkan? 

"Dewan harus bertanya, donk," ujar Ricky Tambunan. 

Ricky Tambunan mantan pengurus teras PDI-P kota Bekasi mensinyalir ada dugaan Pj Walikota sengaja menunda tender proyek proyek bernilai besar Tahun 2022 tersebut,sampai tahun depan Tahun 2023, dengan alasan tidak cukup waktu. 

"DPRD Kota Bekasi harus mempertanyakannya kepada Pj walikota.APBD Kota Bekasi tidak bisa ditunda dan digagalkan hanya karena kepentingan pribadi. Pembangunan untuk masyarakat Kota Bekasi harus berjalan, tidak bisa stop atau terhenti karena kepentingan oknum,atau pj walikota," kata Ricky Tambunan. 0 rls/son

Berita Lainnya
Jumat, 11 November 2022
Kamis, 10 November 2022
Kamis, 10 November 2022
Rabu, 02 November 2022
Rabu, 02 November 2022
Rabu, 02 November 2022
Selasa, 01 November 2022
Selasa, 01 November 2022
Kamis, 27 Oktober 2022
Rabu, 26 Oktober 2022
Rabu, 26 Oktober 2022
Rabu, 26 Oktober 2022