Beritabatavia.com -
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho melakukan kunjungan dan audiensi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Selasa (3/6/2025), untuk membahas upaya penanganan kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan (overdimension dan overload - ODOL).
Menko AHY menyampaikan komitmen pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik atas masalah kendaraan ODOL yang telah berlangsung lama.
"Kami bersama stakeholder terus berupaya memecahkan masalah ini. Kendaraan seperti ini tidak hanya meresahkan masyarakat dengan gangguan lalu lintas, tetapi juga kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa, terutama masyarakat yang tidak berdosa," ujar AHY kepada wartawan.
"Tetapi kita melihat secara utuh siapa yang bertanggung jawab, mereka yang memiliki kendaraan memiliki barang termasuk karoseri yang telah membuat kendaraan itu di luar dari standar yang diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelasnya.
"Kami juga akan menggunakan teknologi untuk meyakinkan tidak ada kendaraan yang melebihi batasnya dan itu semua diharapkan bisa dijalankan secara tegas," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Irjen Pol Agus Suryonugroho menambahkan, pihaknya telah menerima arahan strategis dari Menko AHY terkait penanganan kendaraan ODOL di Indonesia.
"Kami siap menjalankan langkah-langkah strategis, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga normalisasi kendaraan. Bila diperlukan, kami akan membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan tindakan yang diambil komprehensif demi keselamatan bersama," tuturnya.
Penegakan aturan ini, tegas Agus, menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan di jalan raya serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan yang melebihi batas muatan dan dimensi.
Adapun Korlantas Polri lewat X/Twitter dengan akun @NTMCLantasPolri mensosialisasikan kegiatan "Indonesia menuju zero overdimension dan overload", yang dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu tahap sosialisasi, sejak 1 Juni - 30 Juni 2025 berupa pelaksanaan pendataan.
Kemudian tahap kedua, yaitu peringatan, sejak 1 Juli - 31 Juli 2025 dilaksanakan pemasangan stiker dan pendataan. Selanjutnya tahap terakhir atau tahap ketiga, yaitu penegakan hukum melalui Operasi Patuh 2025, yang dilaksanakan serentak secara nasional dari 14 Juli hingga 27 Juli 2025.
0fery
Ist.
