Beritabatavia.com -
Jakarta — Mutasi besar kembali mengguncang tubuh Polri pada Mei 2026. Empat perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) resmi digeser menduduki jabatan strategis sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) di sejumlah Polda. Langkah ini dinilai bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari konsolidasi kekuatan penegakan hukum di daerah. Minggu, 17/5/2026.
Sorotan utama tertuju pada Kombes Pol Feby Dapot P Hutagalung yang sebelumnya menjabat Wadirtipidter Bareskrim Polri. Perwira elite Bareskrim itu kini dipercaya mengisi kursi Dirreskrimum Polda Sulawesi Selatan, posisi yang dikenal sebagai salah satu lini paling panas dalam penanganan kasus kriminal umum.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Pol Anwar. Pergeseran jabatan itu disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan institusi menghadapi meningkatnya tantangan kriminalitas di berbagai daerah.
Langkah Kapolri menempatkan sejumlah perwira berpengalaman di bidang reserse kriminal umum dinilai sebagai sinyal tegas bahwa Polri ingin memperkuat lini penegakan hukum di wilayah. Jabatan Dirreskrimum sendiri dikenal sebagai posisi strategis yang menjadi ujung tombak penanganan berbagai kasus kriminal, mulai dari premanisme, mafia tanah, pencurian, penganiayaan, hingga kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.
Turunnya perwira-perwira dari lingkaran Bareskrim ke daerah juga memunculkan spekulasi adanya dorongan percepatan penanganan perkara besar di sejumlah wilayah hukum Polda. Apalagi belakangan publik terus menyoroti maraknya kasus kriminalitas yang dinilai membutuhkan langkah cepat dan ketegasan aparat.
Mutasi kali ini bukan hanya soal pergantian kursi jabatan, tetapi juga menjadi taruhan besar terhadap wajah penegakan hukum Polri di mata masyarakat. Publik kini menunggu apakah para pejabat baru mampu menghadirkan perubahan nyata atau justru sekadar menjadi rotasi rutin tanpa dampak signifikan di lapangan.
Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan kebutuhan organisasi agar institusi tetap berjalan dinamis dan profesional. Namun di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap pemberantasan kriminalitas, para pejabat baru kini dituntut membuktikan kapasitas mereka lewat kerja nyata, bukan sekadar seremonial pergantian jabatan.