Beritabatavia.com -
SURABAYA – Menghadapi perkembangan tantangan keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi dan transformasi digital, kepolisian dituntut terus memperkuat peran strategisnya hingga ke tingkat kewilayahan. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kepolisian juga harus mampu mengantisipasi kejahatan lintas negara, menangkal polarisasi digital, mengawal investasi berkelanjutan, menjaga kohesi sosial, serta meningkatkan integritas pelayanan publik.
Berbagai tantangan tersebut menjadi perhatian Yuli Candra Dewi, S.H., S.I.K., Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026, melalui naskah laporan penugasan penulisan Blogspot bertajuk “Mengawal Tapak Batas: Kejahatan Transnasional di Ruang Domestik Kewilayahan”.
Dalam tulisannya, Yuli menguraikan lima pokok pemikiran mengenai pentingnya transformasi kepemimpinan dan strategi pemolisian di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.
Pertama, mengenai kejahatan transnasional di ruang domestik kewilayahan. Yuli menyoroti meningkatnya mobilitas manusia dan barang akibat integrasi ekonomi lintas negara yang turut membuka peluang bagi jaringan kejahatan terorganisasi, seperti peredaran narkotika internasional, penyelundupan senjata, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurutnya, jajaran kepolisian kewilayahan harus mampu memperkuat sistem deteksi dini melalui pemolisian masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas dan intelijen Polsek menjadi penting dalam mengenali indikasi aktivitas mencurigakan, termasuk perekrutan pekerja migran nonprosedural dan pemanfaatan jalur pelabuhan tidak resmi sebagai jalur penyelundupan.
Kedekatan dengan tokoh masyarakat, kepala desa, tokoh adat, hingga kelompok nelayan juga menjadi modal penting untuk memutus mata rantai kejahatan sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih luas.
Kedua, algoritma dan kamtibmas: pemolisian wilayah menghadapi polarisasi digital. Perkembangan media sosial, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, propaganda radikal, ujaran kebencian, serta provokasi yang dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, kepolisian tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional, tetapi juga perlu memperkuat patroli siber untuk mendeteksi potensi gangguan kamtibmas di ruang digital.
Kecepatan memberikan klarifikasi terhadap informasi hoaks, khususnya yang bermuatan SARA, menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah provokasi berkembang menjadi konflik nyata. Selain itu, literasi digital melalui kegiatan sambang sekolah, dialog kampus, dan rembuk warga perlu terus ditingkatkan.
Ketiga, Green Policing: mengawal investasi berkelanjutan dan keadilan lingkungan. Yuli menekankan bahwa dukungan kepolisian terhadap pembangunan dan investasi strategis nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup serta penghormatan terhadap hak masyarakat setempat.
Kepolisian harus bersikap objektif dan adil, baik dalam memberikan jaminan keamanan terhadap kegiatan investasi maupun dalam menindak pelanggaran hukum lingkungan, seperti pencemaran limbah industri, deforestasi ilegal, dan perusakan sumber mata air.
Ketika terjadi konflik lahan atau gesekan antara pengembang proyek dengan masyarakat terdampak, pendekatan dialogis dan mediasi berkeadilan perlu dikedepankan, termasuk melalui mekanisme restorative justice sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, merajut kohesi bangsa: harmoni sosial dan netralitas pascapemilu di tingkat tapak. Dalam tulisannya, Yuli mengingatkan bahwa dinamika kontestasi politik dapat meninggalkan polarisasi dan perbedaan di tengah masyarakat, bahkan hingga tingkat lingkungan tempat tinggal.
Untuk itu, kepolisian kewilayahan perlu mengoptimalkan cooling system dengan merangkul tokoh lintas agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta tokoh masyarakat.
Bhabinkamtibmas juga diharapkan menjadi agen perdamaian melalui kegiatan sosial, gotong royong, olahraga bersama, dan musyawarah warga guna mempererat kembali hubungan antarmasyarakat.
Selain menjaga stabilitas, komitmen netralitas aparat menjadi hal mendasar. Sikap profesional, tidak berpihak kepada kontestan politik mana pun, serta penegakan hukum secara adil merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan keutuhan bangsa.
Kelima, menjawab ekspektasi global: integritas pelayanan publik di lini terdepan. Yuli menilai bahwa meningkatnya keterbukaan informasi telah mendorong masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan kepolisian.
Pelayanan SPKT, penerbitan SIM, SKCK, Samsat, hingga proses penyidikan di tingkat Polres dan Polsek menjadi cerminan langsung profesionalisme institusi Polri di mata masyarakat.
Karena itu, transformasi digital perlu terus diperkuat melalui sistem antrean berbasis aplikasi, pembayaran nontunai, serta keterbukaan informasi perkembangan penyidikan melalui SP2HP secara daring.
Namun demikian, digitalisasi bukan satu-satunya faktor penentu. Sikap humanis, empati, kesantunan, transparansi, dan responsivitas personel tetap menjadi unsur utama dalam menghadirkan pelayanan yang profesional dan berintegritas.
Melalui lima pokok pemikiran tersebut, Yuli Candra Dewi menegaskan pentingnya membangun kepolisian kewilayahan yang adaptif, responsif, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat.
Penguatan kemampuan deteksi dini, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, pendekatan humanis, serta integritas dalam penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan keamanan masa kini.
Pada akhirnya, keberhasilan menjaga keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penindakan, tetapi juga oleh kuatnya kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dari tingkat desa, pesisir, lingkungan permukiman, hingga pusat pelayanan publik, kepolisian kewilayahan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas, merawat persatuan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ist.
