Beritabatavia.com -
Pembentukan Detasemen Antianarkisme pasca peristiwa amuk massa di Cikeusik,Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, adalah wujud dari rasa katakutan alias 'parno Polri terhadap aksi amuk massa. Hal tersebut disampaikan Ketua Presedium Indonesia Policy Watch (IPW), Neta Pane Selasa (1/3).
Sepertinya Polri kehilangan akal dan ketakutan, menghadapi aksi amuk massa yang belakangan ini kerap terjadi, kata Neta. Padahal, lanjutnya, tidak perlu membentuk badan-badan lain seperti Detasemen Antianarkisme, jika semua unsur yang ada di Polri menjalankan tugas dengan baik,sesuai dengan fungsi dan perannya. Jadi tidak perlulah bentuk Detasemen hanya untuk menangani akasi anarkis, tegasnya.
Pembentukan Detasemen Antianarkisme itu merupakan wajud nyata dari rasa takut Polri dan sekaligus menunjukkan tidak berfungsinya unsur-unsur seperti intelijen, Polres,Polsek, Pospol sebagai ujung tombak terdepan Polri. Jika intelijen Polri mampu mendeteksi, tidak terjadi seperti Cikeusik dan Temanggung serta penyerbuan kantor Polsek di Kampar, Riau, ujarnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan pimpinan menghiraukan laporan intelijen, sehingga tak melakukan upaya pencegahan, tambahnya.
Sementara ketua masyarakat peduli penegakan hukum (MPPH) Edison mengatakan dalam berbagai kasus kerusuhan massa, sebelumnya pihak intelijen sudah melaporkannya. Namun, pimpinan kerap tidak memperdulikan laporan tersebut. Sehingga, setelah kejadian, barulah pimpinan kalang kabut. Sejumlah anggota intelijen mengaku kesal, karena kerap dijadikan sasaran kesalahan. Padahal, sudah melaporkan adanya indikasi akan terjadi pengeraha massa, tapi pimpinan tidak menggubrisnya, kata Edison.
Terkait pembentukan Detasemen Antinarkisme, Edison menilai itu lagi-lagi upaya akal-akalan POlri. Karena, akan ada pertambahan anggaran, personil dan kenaikan pangkat pewiranya untuk menduduki jabatan Kaden di setiap Polda.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, pihaknya akan membentuk Detasemen Antianarkisme yang secara khusus menangani dan mengantisipasi kerusuhaan massa. Kapolri mengakui, ide itu muncul pasca kasus Cikeusik dan Temanggung. Kita akan bentuk detasemen antianarkis, ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo, usai memimpin acara serah terima jabatan Wakapolri, Selasa (1/3).
Saat ini detasemen yang idenya muncul dari bentrokan di Cikeusik dan Temanggung masih dalam tahap persiapan. Itu solusi selesaikan masalah Cikeusik dan Temanggung. Itu sudah kita bentuk nanti kita simulasikan. Semua sudah berjalan di semua polda-polda, ujar Jenderal Timur. o son