Beritabatavia.com -
Polri membantah pernah mengeluarkan atau menerbitkan perizinan terkait jasa usaha penagihan utang atau debt collector. Mengingat, dalam perkembangannya praktek jasa penagihan utang kerap melanggar hukum.
Sepengetahuan kami, tidak ada. Polri tidak pernah mengeluarkan yang terkait rekomendasi atau perizinan jasa penagih utang, kata Kepala Bagian penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/4).
Lembaga keuangan yang memanfaatkan jasa penagihan utang, lanjut dia, dilarang melakukan tindakan kekerasan yang mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum. Jika ada aktifitas jasa penagih utang yang mengarah kepada tindakan pelanggaran hukum, masyarakat berhak melaporkan ke kepolisi.
Berdasar laporan, kepolisian secara proporsional akan melakukan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan jasa penagih utang dalam praktiknya.
Ditanya ada anggota kepolisian yang terlibat dalam jasa penagihan utang? Tentu akan proses secara hukum<' jawabnya singkat.
Ia menegaskan dibenarkan seorang anggota polri, terlibat dalam aktifitas jasa penagihan utang. Prinsipnya, ia menekankan, penagihan utang tidak boleh melakukan pelanggaran hukum misalnya melakukan pengancaman, intimidasi, penganiayaan, tindakan kekerasan, termasuk perampasan juga.
Saya himbau agar masyarakat tetap patuh terhadap hubungan perjanjian keperdataan dengan lembaga keuangan agar tidak melibatkan jasa penagihan utang," sambungnya. o end
Ist.
