Senin, 23 Mei 2011

Inpres Moratorium Pacu Konflik Baru

Inpres Moratorium Pacu Konflik Baru

Beritabatavia.com - Berita tentang Inpres Moratorium Pacu Konflik Baru

Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011, tentang moratorium atau penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer ...

Ist.
Beritabatavia.com - Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011, tentang moratorium atau penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, cenderung diskriminatif juga tidak mampu mengakomodasi kepentingan industri kelapa sawit nasional. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendesak presiden menunda keputusan. Jika tidak dapat memicu peluang timbulnya konflik baru.

"Menunda karena Inpres ini tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi industri sawit nasional, yang merupakan salah satu industri yang strategis dan penting bagi ekonomi Indonesia," ungkap M Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/5).

Bersifat diskriminatif, lanjut Fadhil, lantaran Inpres ini memberikan pengecualian kepada beberapa aktivitas ekonomi yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan, lahan untuk padi dan tebu. Sementara aktivitas industri lain seperti sawit tertutup kesempatannya dalam berekspansi. Padahal sektor ini sangat vital dan strategis bagi ekonomi nasional.

Selain itu, lahirnya inpres ini berpotensi konflik baru dengan peraturan perundang-undangan lain seperti misalnya undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Juga inpres ini bertabrakan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 maupun Permentan No 14/2009 membolehkan penggunaan lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter.

"Juga ketentuan tentang peta indikatif penundaan ijin baru, dapat menimbulkan dispute dengan RTRW yang justru akan menimbulkan persoalan baru," sambung Fadhli.

Di sisi lain, payung hukum ini secara ketat melarang setiap kegiatan industri lainnya melakukan ekspansi lahan di kawasan hutan primer dan gambut. Padahal, bukan tidak mungkin industri yang terkena aturan itupun memiliki peran sangat strategis bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Pengecualian yang diterapkan inpres ini, malah menimbulkan kesan aktivitas ekonomi lainnya yang tidak termasuk dalam pengecualian itu, tidak penting bagi Indonesia, dan merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Padahal, emisi gas karbon dari aktivitas pembakaran minyak dan gas bumi, sudah jelas menjadi penyebab terjadinya efek gas rumah kaca yang memicu pemanasan global, ungkapnya serius.

GAPKI juga menyayangkan moratorium itu, tidak mengatur pemanfaatan lahan-lahan hutan terdegradasi yang dapat digunakan untuk aktivitas perekonomian. Padahal, didalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Presiden, selain moratorium pemerintah juga diharuskan mengidentifikasi lahan terdegradasi, yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi.

GAPKI mendesak pemerintah agar menunda implementasi Inpres ini dan segera mengeluarkan instruksi Presiden tentang pemanfaatan (prosedur) lahan terdegradasi sesuai dengan Letter of Intent (LoI), harapnya.

Perlu diketahui, mulai 20 Mei 2011 penerapan moratorium terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut berlaku efektif. Moratorium ini berlaku selama dua tahun kedepan. Inpres ini berlaku khusus untuk 64,2 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia.

Dalam Inpres juga diatur penundaan pemberian izin baru berlaku untuk hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi seperti hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, hutan produksi yang dapat dikonvers) dan area penggunaan lain.

Atas Moratorium itu Indonesia mendapatkan komitmen kucuran dana hingga US$ 1 miliar dari Norwegia. Dari jumlah itu, sekitar US$30 juta kabarnya sudah cair dan saat ini sudah ditangan UNDP (United Nation Development Program) sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana. o end



Berita Lainnya
Senin, 18 November 2019
Sabtu, 16 November 2019
Jumat, 15 November 2019
Kamis, 14 November 2019
Rabu, 13 November 2019
Selasa, 12 November 2019
Selasa, 12 November 2019
Sabtu, 09 November 2019
Rabu, 06 November 2019
Selasa, 05 November 2019
Minggu, 03 November 2019
Jumat, 01 November 2019