Pengembang Jakarta Sangat Egois

Beritabatavia.com - Pengembang (developer) proyek perumahan dan properti di Jakarta sangat egois. Artinya mementingkan untungnya sendiri tanpa memikirkan lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya apa yang terjadi dalam proyek reklamasi pantai Jakarta Utara serta sebagian wilayah Jakarta Barat yang sudah dalam genggaman pengembang raksasa.

Menurut para ahli lingkungan hidup, Dr Herdianto WK,  Marco Kusuma Wijaya dan Erita Norhetali, reklamasi pantai utara Jakarta cenderung negatif. Pengembang membeli lahan dengan berbagai macam cara, kemudian mereka membangun tanpa mengindahkan lingkungan sekitar. Sejak 1980, kami mencatat 1134 hektar hutan bakau (mangrove) lenyap di teluk Jakarta, tempat itu digunakan pengembang untuk kegiatan komersil. Selanjutnya, ratusan nelayan terpaksa hengkang karena kalah dengan pengembang, ujar mereka di Depok, Kamis (2/6).

Menurut para LSM lingkungan hidup, seharusnya para pengembang itu melakukan kajian lingkungan hidup terlebih dulu sebelum mulai suatu proyek properti, ini sudah diatur dalam UU Lingkungan Hidup. Artinya, Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait jangan tutup mata. Proyek reklamasi pantai ditengarai akan didirikan berbagai macam properti, tanpa ada suatu kajian bagaimana dampak abrasi air laut yang terus menggerus dataran utara Jakarta. Sistem polder Pantura juga entah kapan terwujud, tetapi properti sudah terlanjur berdiri diseputaran pantai. Kasihan sekali mereka yang sudah terlanjur membeli properti di kawasan itu, tidak sadar bahaya rob yang mengancam pemukiman mereka.

Bukan hanya itu, wilayah Jakarta Barat juga sudah dikuasai pengembang raksasa, akibatnya daerah resapan air berkurang, ancaman banjir lokal makin nyata, belum juga dampak kemacetan yang sangat parah yang sehari-hari dirasakan warga akibat banyaknya proyek properti dan bisnis di kawasan itu.

Kami berulang kali mendesak pemilik properti untuk membuat suatu sistem anti banjir rob, tidak hanya dilingkungan mereka sendiri, tapi juga dilingkungan sekitar. Tapi alasan mereka tak ada uang, jualan mereka belum laku seluruhnya. Tapi herannya kok mereka bisa membangun tanpa ada kajian LH sebelumnya?, ujar Selamet Daroyni, Direktur Keadilan Perkotaan Insitut Hijau Indonesia.

Menurut Selamet, ini artinya Pemprov DKI tutup mata dengan wilayahnya sendiri. Hanya demi Pendapatan Asli Daerah, lingkungan dikorbankan.  Mampukah Pemprov DKI menutup kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembang serakah tersebut? O brn