Beritabatavia.com -
Cuti bersama dan libur panjang yang dibanggakan pemerintah, ternyata malah tidak menguntungkan bagi pekerja bahkan industri. Produktivitas pekerja di Indonesia semakin merosot, berkurang secara drastis. Sehingga produksi daam negeri pun terganggu
Seharusnya di era perdagangan bebas, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas pekerja, sehingga mampu mendorong daya saing nasional. Bukan malah diberlakukan cuti bersama dan libur panjang, ini berarti kemunduran, ungkap Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Sabtu (4/6).
Diakuinya, selama setahun bisa jadi hari efektif untuk bekerja hanya sepertiganya. Padahal era pasar bebas dan globalisasi saat ini, industri ditekan untuk meningkatkan daya saing. Sayangnya, terlalu banyak cuti malah mendorong pekerja menjadi malas, sehingga berpengaruh bagi produktivitas perusahaan.
Apalagi ada anggapan, buruh Indonesia kini kurang produktif dibandingkan sebelum terjadinya krisis moneter. Saya pikir justru lebih tidak produktif ialah birokrasi kita. Karena sering kali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri untuk cuti, khususnya bagi pegawai negeri sipil dan pegawai di lingkungan Kementerian, tegasnya.
Padahal seringkali pengusaha datang untuk bertemu dengan pejabat Kementerian ataupun Pemda untuk menyelesaikan masalah. Terpaksa urusan dengan pemerintah harus ditunda sampai masuk kerja, waktu ini jelas terbuang percuma, paparnya.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat menilai pemberlakuan curi bersama pegawai pemerintah memang tidak mempengaruhi produktivitas sektor swasta, seperti pabrik tekstil. Namun cuti bersama itu, berdampak terganggunya layanan birokrasi dan pengeluaran tambahan untuk komunikasi.
Pengaruh cuti bersama yang dirasakan kalangan industri pada masalah birokrasi, pelayanan, yang mau urus izin jadi tidak bisa. Kadang hari biasa saja pelayanan macet, apalagi diliburkan. Lebih baik cuti bersama kalau Lebaran saja, sarannya.
Menurutnya, proses produksi dalam industri tidak boleh terganggu akibat penetapan cuti bersama. Karena jika berhenti, siapa yang mau bayar bunga, siapa yang mau bayar pekerja, siapa yang bayar komplain negara pengimpor hanya gara-gara pemberlakuan cuti bersama, ujarnya. o end