Beritabatavia.com -
Pemerintah diminta untuk benar-benar memprioritaskan permasalahan pengelolaan pangan di negeri ini. Ancaman krisis pangan kian nyata dan bukan sekadar kekhawatiran belaka. Krisis pangan akan membuat warga kelas bawah semakin kesulitan. Muaranya bisa memicu krisis sosial-politik yang parah.
Pengamat ekonomi pertanian Khudori mengatakan pangan merupakan permasalahan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekitar 60%-70% pengeluaran rakyat miskin tersedot untuk membeli kebutuhan pangan.
Karena itu, kalau harga pangan dan energi naik, pengeluaran rakyat miskin akan semakin tersedot ke pangan. Sementara untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan terbengkalai, ujar penulis buku Ironi Negeri Beras di Jakarta, Selasa (14/3).
Kenaikan harga pangan, sambung dia, juga rentan membuat warga kelas menengah jatuh miskin. Hal itu berkonsekuensi mengganggu kondisi sosial-politik warga. Apalagi, bila kenaikan harga pangan pada bulan puasa dan Lebaran mendatang tidak bisa dikelola dengan baik. Hal itu akan semakin bertambah pelik jika pada akhir tahun terjadi musim paceklik, tambahnya.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menambahkan pemerintah harus benar-benar mempunyai langkah konkrit untuk mengelola persoalan harga pangan, terutama beras. Saat ini harga beras sudah cenderung merangkak naik. Misalnya di Jawa Barat, Bali, Jakarta juga kota besar lainnya di Indonesia.
Kenaikan harga ini cukup memprihatinkan mengingat sekarang sebenarnya masih musim panen padi. Harga beras bisa semakin bergejolak karena saat ini Perum Bulog kesulitan menyerap gabah petani. Jika Bulog tak punya cukup stok, mereka akan kesulitan melakukan stabilisasi harga lewat operasi pasar (OP).
Jika harga beras berfluktuasi, Bulog tak akan punya cukup stok untuk melakukan stabilisasi harga. Ini ibarat bom waktu, lanjutnya.
Data Perum Bulog menyebutkan, hingga pertengahan tahun ini, realisasi pengadaan gabah masih 67,1% di bawah target. Realisasi pengadaan Bulog saat ini mencapai 996 ribu ton PSO (harga pembelian sesuai HPP).
Pengadaan sebesar 150 ribu ton melalui pembelian komersial (harga pembelian di atas HPP). Hingga awal bulan ini, total pengadaan Bulog masih sebesar 1,146 juta ton. Padahal, targetnya hingga akhir Juni mencapai 1,7 juta ton. o end
Ist.
