Senin, 11 Juni 2012 11:27:40

DPT Semrawut KPU DKI Digugat

Ist.

Beritabatavia.com - Koordinator tim advokasi Jakarta Baru Habiburokhman memastikan, pihaknya akan melayangkan gugatan Class Action Kepada KPU Provinsi DKI terkait masalah kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 11 Juni 2012.

Menurutnya Pilkada DKI yang akan dilaksanakan 11 Juli 2012 mendatang masih menyimpan banyak masalah. Salah satu masalah terbesar adalah kesemrawutan DPT yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta 2 Juni lalu.

Kami mencatat setidaknya ada 5 jenis permasalahan DPT yaitu, DPT ganda, NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, NIK yang tidak standar karena kode-nya bukan kode NIK DKI, Pemilih tanpa NIK, dan banyaknya masyarakat yang memiliki hak pilih tapi tidak tercantum dalam DPT.Permasalahan tersebut terjadi secara massif dan meluas di seluruh Kota Administratif Jakarta, kata Habiburokhman.

Satu hal yang sangat disesalkan, lanjutnya, sikap KPU Provinsi DKI Jakarta yang cenderung keras kepala tidak mau memperbaiki DPT tersebut, padahal 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta berbagai kelompok masyarakat sudah gencar mempertanyakan permasalahan ini.

KPU Provinsi DKI seolah mengabaikan betapa pentingnya DPT bagi pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan sejarah mencatat, Mahkamah Konstitusi pernah menghapuskan pasal yang mengatur permasalahan DPT di UU Pilpres pada tahun 2009 lalu, semata-mata karena DPT yang disusun ketika itu sangat semrawut .

Sehingga, dikhawatirkan jangan-jangan ada pihak tertentu yang justru menikmati atau mengambil keuntungan dari kesemrawutan DPT ini yang menekan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk jalan terus dengan DPT yang ada.

Harusnya KPU Provinsi DKI Jakarta cepat tanggap menindaklanjuti kesemrawutan DPT ini dengan melakukan perbaikan besar-besaran demi menjaga kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada DKI 2012. Bahkan jika perlu pelaksanaan Pilkada DKI bisa ditunda selama 1 atau 2 pekan untuk memberi waktu bagi perbaikan DPT.

Dikatakan, Pilkada adalah salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi riil,dan pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit.Kunci suksesnya Pilkada terletak pada seberapa akurat DPT yang disusun.

Kami menganggap perbuatan KPU Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan DPT yang semrawut tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan warga DKI Jakarta secara keseluruhan, tegas Habiburokhman.0 son