Rabu, 27 Juni 2012 22:04:09

Panwaslu DKI Terima 9 Pengaduan Pilkada

Panwaslu DKI Terima 9 Pengaduan Pilkada

Beritabatavia.com - Berita tentang Panwaslu DKI Terima 9 Pengaduan Pilkada

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta sejauh ini menerima sembilan pengaduan atau laporan pelanggaran, dan semuanya telah ditindaklanjuti ...

Panwaslu DKI Terima 9 Pengaduan Pilkada Ist.
Beritabatavia.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta sejauh ini menerima sembilan pengaduan atau laporan pelanggaran, dan semuanya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. Namun, jumlah tersebut belum seberapa, karena aduan itu belum termasuk yang terjadi dan tercatat di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah menyebutkan, pengaduan pertama yakni pengalihan dukungan partai politik ke salah satu pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono yang dilaporkan oleh Hasnaeni pada 26 Maret 2012. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pilgub.

Pelanggaran kedua dan ketiga dilaporkan oleh Said Salahudin pada 7 Mei 2012 mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 117 ayat 2 dan UU nomor 12 tahun 2008.

Terlapor adalah Alex Noerdin dan Fauzi Bowo. Tapi kasusnya dihentikan karena memang belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Sebelumnya terlapor sudah dimintai keterangan oleh Panwaslu yang diwakili oleh tim sukses, jelasnya.

Keempat pelanggaran dilaporkan oleh Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) pada tanggal 22 Mei 2012 terkait dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) fiktif dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dan telah dikroscek data secara bersama.

Sementara pelanggaran kelima dilaporkan oleh Susanto pada tanggal 29 Mei 2012, dengan terlapor pasangan nomor urut 2 Hendardji Soepandji-Achmad Riza Patria terkait dengan iklan kampanye di media cetak dan spanduk dengan slogan `Berkumis` atau berantakan, kumuh, dan miskin. Sudah dilakukan mediasi antara kedua tim sukses pasangan calon, ujarnya.

Kasus keenam, katanya, dilaporkannya website Dinas Tata Ruang DKI Jakarta oleh Christianto dan Suryowibowo pada 30 Mei 2012.

Kemudian ketujuh adalah kasus pembagian selebaran mendiskreditkan Jokowi sebanyak 2.000 eksemplar di kawasan Tambora, Jakarta Barat, yang dilaporkan oleh Wahyu Dinata pada 7 Juni 2012.

Sedangkan, aduan kedelapan adalah kasus anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kebayoran lama. Kasus tersebut dilaporkan oleh Marthin pada 8 Juni 2012, dengan terlapor Sujanto.

Terakhir adalah kasus dugaan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaporkan oleh Sirra Prayuna pada 19 Juni 2012 dengan terlapor Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Umar, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Purba Hutapea. Sampai sekarang masih dalam proses, tandasnya. O brn
Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Senin, 13 Februari 2017
Sabtu, 11 Februari 2017
Jumat, 10 Februari 2017
Kamis, 09 Februari 2017
Kamis, 09 Februari 2017
Rabu, 08 Februari 2017
Selasa, 07 Februari 2017
Minggu, 05 Februari 2017
Kamis, 26 Januari 2017
Senin, 23 Januari 2017
Jumat, 20 Januari 2017
Rabu, 18 Januari 2017