Beritabatavia.com -
Polri dalam waktu dekat akan memutasi sejumlah posisi strategis di Mabes polri maupun Kapolda dan Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi ini merupakan yang pertama dalam era duet kepemimpinan Jenderal Badroidin Haiti dan wakilnya Komjen Budi Gunawan (BH-BG).
Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane, pihaknya mendapat informasi bahwa mutasi ini bertujuan untuk menata organisasi kepolisian pasca konflik Polri-KPK.
Neta mengungkapkan, sejumlah perwira tinggi (Pati) lulusan AKPOL 82, 83, 84, dan 85 akan bergeser memegang posisi-posisi strategis, untuk menggantikan Pati lulusan AKPOL 81 yang akan memasuki masa pensiun.
Dikatakan, sejumlah kapolda diperkirakan akan bergeser. Untuk Kapolda Metro Jaya pengganti Irjen Unggung Cahyono misalnya, ada dua calon kuat, yakni Irjen Mugiharto (Akpol 86) dan Irjen Anas Yusuf (Akpol 84). Untuk Kapolda Jabar ada dua calon kuat, Irjen Pudji Hartanto (Akpol 83) dan Irjen Ngadino (Akpol 82). Sedangkan untuk Kapolda Jatim calon kuatnya, Irjen Syahrul Mama (Akpol 83) dan Irjen Condro Kirono (Akpol 84). Untuk Kadiv Propam, Irjen Aridono, Brigjen Arman Depari, dan Brigjen Syafrizal. Untuk Assisten SDM, Irjen Syafaruddin, dan Kadiv TI Polri disebut-sebut calon kuatnya adalah Brigjen Happy Kartika.
IPW berharap, mutasi yang diperkirakan akan diumumkan pada akhir pekan ini hendaknya dilakukan dengan proses yang mengedepankan misi revolusi mental. Sehingga posisi-posisi strategis diisi oleh perwira-perwira yang punya kapabilitas, integritas, profesional, serta mampu bertindak tegas, dan bukan perwira yang loyo meski rekan satu angkatan.
Neta menjelaskan, dalam menggulirkan revolusi mental, ada empat satuan kerja yang perlu ditata Polri secara cepat dan jangka pendek. Pertama, unit kerja lalulintas yang kerap dikeluhkan masyarakat karena sulit untuk berubah dan kerap mengganggu citra Polri. Kedua, unit kerja SDM yang harus ditata maksimal sehingga mampu memilih dan menempatkan figur-figur berkualitas di posisi-posisi strategis serta menata sistem rekrut dan pendidikan. Ketiga, unit kerja reserse yang perlu diarahkan bekerja cepat, profesional dan anti penyiksaan, dengan fokus pemberantasan korupsi, terutama di daerah. Keempat, revolusi mental harus dilakukan di sektor pengadaan, sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri berorientasi tepat guna, efisien, efektif dan tidak mubazir.
Duet kepemimpinan BH-BG, dalam jangka pendek harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih meningkat dibanding di era kepemimpinan sebelumnya. Sehingga kontroversi saat proses penetapan mereka sebagai pimpinan Polri tidak berkepanjangan, bahkan publik bisa menilai bahwa keduanya memang figur terbaik untuk Polri. O son
Ist.
