Kamis, 20 Juli 2017 12:34:42

Kapolri Ancam Pidanakan Anggota HTI Anarkis

Kapolri Ancam Pidanakan Anggota HTI Anarkis

Beritabatavia.com - Berita tentang Kapolri Ancam Pidanakan Anggota HTI Anarkis

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengingatkan mantan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar tidak bertindak anarkis dalam ...

 Kapolri Ancam Pidanakan Anggota HTI Anarkis Ist.
Beritabatavia.com - KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengingatkan mantan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar tidak bertindak anarkis dalam menyikapi pencabutan badan hukum yang diputuskan pemerintah pada Rabu (19/7).

Menurutnya, Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap mantan anggota HTI yang bertindak anarkis dan mengganggu keamanan negara, sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Mengimbau dan warning jangan melakukan aksi anarkis, karena kalau aksi anarkis terjadi (kami terapkan) pasal hukum pidana yang berhubungan dengan keamanan negara, kata Tito di Polda Metro Jaya, Jakarta  Kamis (20/7).

Tito mengatakan, Polri akan menggunakan ketentuan hukum Pasal 107 b Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP bila mantan anggota HTI malah menimbulkan kekacauan. Di situ disebutkan larangan ideologi yang bertentangan Pancasila yang dapat menimbulkan kerusuhan, korban jiwa, atau harta benda dengab ancaman 20 tahun, katanya.

Jadi saya minta masyarakat tenang, kemudian pihak yang keberatan. Sekali lagi gunakan mekanisme hukum yang ada dan jangan lakukan anarkis, tutur jenderal polisi bintang empat itu.

Kemkumham resmi mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi HTI. Pencabutan status hukum atas HTI itu diumumkan dalam jumpa pers di kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (18/7).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham, Freddy Harris menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Meski dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, kata Freddy, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI, ujar Freddy. o eee






Berita Lainnya
Senin, 10 Agustus 2020
Selasa, 04 Agustus 2020
Selasa, 28 Juli 2020
Selasa, 21 Juli 2020
Jumat, 17 Juli 2020
Kamis, 16 Juli 2020
Kamis, 16 Juli 2020
Rabu, 01 Juli 2020
Selasa, 30 Juni 2020
Rabu, 24 Juni 2020
Minggu, 21 Juni 2020
Rabu, 17 Juni 2020