Jumat, 14 Desember 2018

Aparat Didesak Tuntaskan Kasus Perusakan Polsek Ciracas

Ist.
Beritabatavia.com - Polsek Ciracas dirusak dan dibakar sekelompok massa pada Selasa (11/12/2018) hingga Rabu (12/12/2018) dini hari. Selain kantor polsek, juga beberapa mobil dan motor ikut dibakar. Bahkan beberapa orang termasuk Kapolsek Ciracas dihajar. Bahkan dua remaja yang pulang kerja melintas di kawasan itu mengalami penganiayaan fisik.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menuturkan, harus ada tindakan cepat dimulai dengan menangkap pengeroyok anggota TNI AL Kapten Komaruddin dan anggota TNI AD Pratu Rivonanda.

Penangkapan itu untuk menghadirkan rasa keadilan dan penegakan hukum. “Cepat dilakukan tindakan, para komandan yang melakukan sweeping segera turun tangan. Kalau ada tindakan lanjutannya segera di ambil tindakan cepet, harus hari ini paling lambat,” ujar Hermawan saat dihubungi, Jumat (14/12/2018).

Hermawan menilai, bila persoalan ini tidak diusut secara tuntas akan menjadi preseden bagi penegakan hukum di Indonesia. “Cukup di level bawah dilakukan tindakan, selesaikan. Kalau perlu ajak penduduk yang disweeping, dirugikan. Yang dipukuli undang, panggil, minta maaf, adakan makan-makan. Kalau nggak, melebar kemana-mana,” tutur Hermawan.

Menurut Hermawan, bila kasus ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berpotensi merusak sinergisitas TNI-Polri. Begitu juga dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam perusakan Polsek Ciracas, bisa merusak sinergitas.

Sementara, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Poengky Indarti melihat sinergisitas TNI dan Polri tetap baik. Sinergitas TNI-Polri tidak terpengaruh dengan insiden pembakaran Mapolsek Ciracas.

“Kita semua tahu, kalau toh ada oknum anggota TNI terlibat penyerangan dan pembakaran, itu hanyalah oknum. Bukan kebijakan institusi. Sehingga yang harus diproses hukum adalah oknum-oknum yang melakukan tindak pidana,” ujar Poengky.

Poengky menuturkan, bila tindakan kriminal oknum tersebut dibiarkan tanpa ada proses hukum dan sanksi pidana, maka tidak ada efek jera. “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga prinsip equality before the law harus dihormati dan dilaksanakan. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negeri ini,” tutur Poengky.

Ditempat terpisah Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, polisi tak bisa buru-buru membuat kesimpulan siapa sebenarnya massa yang merusak dan membakar Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

"Dalam kasus ini, penyidik lebih baik melepas 1.000 orang bersalah daripada menahan satu orang yang tak bisa dibuktikan. Apalagi kalau kita buru-buru buat simpulan, langsung mempublish, itu memberikan judgement yang sumir. Jadi kasih kesempatan tim untuk bekerja," ujarnya pada wartawan, Jumat (14/12/2018).

Menurutnya, polisi tak bisa seenaknya membuat simpulan tanpa ada pembuktian secara ilmiah. Tim gabungan yang sudah dibentuk hingga kini masih menganalisa semua alat bukti dan mengidentifikasi semua informasi yang didapat.

Contoh, apa saja yang sudah dirusak dan dibakar, kantor yang rusak dianalisa. Lalu perusakan dilakukan pakai alat apa, berapa kendaraan yang dibakar dan menggunakan alat membakarnya. Apakah ada jejak dari pelaku, bila ada akan diidentifikasi. (Baca: Pembakaran Polsek Ciracas, Kapendam Imbau Semua Pihak Menahan Diri)

Begitu juga identifikasi melalui dokumen video, CCTV, dan foto. Pembuktian ilmiahnya, saksi-saksinya yang betul-betul mengetahui tentang peristiwa tersebut diklarifikasi apakah orang itu pada saat jam tersebut ada di TKP.

Tim Inafis, tambahnya, akan melihat mulai dari rambut, bentuk wajah, mata telinga hidung dan mulut massa dari data yang mereka dapat tadi. Kalau ada titik kesesuaian, polisk akan melihat dari database e-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Ketemu nanti, baru disitu akan terurai identitasnya dari nama, pekerjaan, alamat, itu harus dikumpulkan penyidik. Kita tak boleh buru-buru dalam kasus ini. Sekali lagi biarkan penyidik bekerja secara profesional, kita harus hati-hati dan teliti dalam tangani kasus ini," katanya. 0 KMP


Berita Lainnya
Jumat, 04 Januari 2019
Kamis, 03 Januari 2019
Selasa, 01 Januari 2019
Sabtu, 29 Desember 2018
Jumat, 28 Desember 2018
Rabu, 26 Desember 2018
Selasa, 25 Desember 2018
Jumat, 21 Desember 2018
Kamis, 20 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018