Kamis, 07 Maret 2019

Jika Tak Netral, Kapoldasu Lawan Perintah Jokowi & Kapolri

Jika Tak Netral, Kapoldasu Lawan Perintah Jokowi & Kapolri

Beritabatavia.com - Berita tentang Jika Tak Netral, Kapoldasu Lawan Perintah Jokowi & Kapolri

Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto dituding telah mencoreng institusi Polri yang saat ini sebagai garda terdepan untuk demokrasi di Indonesia. ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto dituding telah mencoreng institusi Polri yang saat ini sebagai garda terdepan untuk demokrasi di Indonesia. Apabila benar bertindak tidak netral dan intervensi pada proses pelaksanaan Pemilu 2019.

“ Tidak hanya itu, Kapolda Sumut juga melawan perintah Presiden Jokowi dan Kapolri yang selalu meminta apparat kepolisian selalu bersikap netral dalam setiap kegiatan pemilu dan Pilkada,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Kamis (7/3).

Arief mengingatkan Kapolda Sumut sadar agar jangan berpolitik praktis dengan dalih menetralisir paham kebencian dan arogansi serta sikap merasa paling benar yang disebutnya sudah meracuni masyarakat Sumut karena kepentingan tertentu.

Menurut Arief Poyuono, sampai hari ini tidak ada bukti masyarakat Sumut telah teracuni dengan  paham kebencian ,arogansi ,sifat paling benar seperti yang disebutkan Kapolda Irjen Agus Andrianto.  Masyarakat Sumut adalah masyarakat yang plural dan  adatnya  sangat menjunjung tinggi kebersamaan dalam perbedaan.

Arief menjelaskan, ketika tahun 2000 an dimana banyak daerah seperti Maluku ,Sulawesi ,Kalimantan dilanda konflik suku ,agama dan ras. Tetapi untuk Sumut konflik SARA tidak laku karena memang orang Sumut itu sudah punya budaya persatuan yang sangat kuat dalam perbedaan.

“Saya harap Presiden Jokowi dan Kapolri segera memberikan tegoran keras atau mencopotnya dari jabatan Kapolda, karena membahayakan demokrasi di Sumut,” tegas Arief Poyuono.

Dikatakan, biarlah kepolisian menjadi sebuah lembaga yang selama ini tetap netral dalam pesta demokrasi. Karena peran Polisi hari ini di masyarakat dan tanggung jawab polisi kepada Negara yang lebih maju dan kuat akibat buah negara yang bersistim demokrasi.

Sebelumnya, ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Gus Irawan Pasaribu menuding Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto tidak netral dan melakukan intervensi.

Disusul pernyataan anggota Komisi III DPR RI  Raden M Syafii yang ikut dalam aksi damai yang digelar berbagai ormas Islam di depan kantor Walikota Medan, Jumat (1/3) lalu. Politisi yang biasa disapa Romo itu mengatakan, Polri harus bersikap netral dalam kegiatan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Seperti yang diamanatkan Pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Bahkan Romo mengancam akan membuat rekomendasi untuk Komisi III DPR RI agar meminta Kapolri mencopot Irjen Agus Andrianto dari jabatan Kapolda Sumut. 
 Terkait tudingan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto merespon ancaman Romo dengan santai.

"Apa yang saya jalankan sejak menjabat Kapolda Sumut tetap mengacu pada UU Nomor 2/202 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/3).

Lulusan AKPOl 1989 itu mengatakan, semua kegiatan yang dilakukannya di Sumatera Utara, termasuk sepanjang tahun politik 2019, merupakan kegiatan netral dan tidak berpihak pada paslon manapun, partai apapun dan caleg manapun.

"Saya bertanggung jawab untuk menetralisir paham kebencian dan arogansi merasa paling benar yang sudah meracuni sebagian masyarakat Sumut karena kepentingan tertentu," tegasnya.

Bahkan Irjen Agus menegaskan, keamanan dan ketertiban jauh lebih penting daripada retorika politik yang memprovokasi, tebar kebencian dan fitnah yang bisa memecah belah masyarakat. O son.

Berita Lainnya
Selasa, 30 April 2019
Jumat, 26 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019
Kamis, 18 April 2019
Rabu, 17 April 2019
Selasa, 16 April 2019
Minggu, 14 April 2019
Kamis, 11 April 2019
Rabu, 10 April 2019
Selasa, 09 April 2019
Minggu, 07 April 2019