Senin, 03 Agustus 2020 18:04:31

Libatkan TNI Tangani Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi

Libatkan TNI Tangani Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi

Beritabatavia.com - Berita tentang Libatkan TNI Tangani Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi

Setara Institute  for Democracy and Peace menilai penyerahan tugas penanganan aksi terorisme kepada TNI, membuat agenda reformasi dibidang ...

Libatkan TNI Tangani Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi Ist.
Beritabatavia.com -

Setara Institute  for Democracy and Peace menilai penyerahan tugas penanganan aksi terorisme kepada TNI, membuat agenda reformasi dibidang keamanan mengalami kemunduran yang sangat serius. Kekhawatiran itu menjadi nyata,bila rancangan Perpres tentang tugas penanganan aksi terorisme kepada TNI disahkan menjadi Perpres sebagai turunan dari Pasal 431 UU No 5 tahun 2018 tentang pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme.

" Kemunduran yang sangat serius terhadap agenda reformasi di sektor keamanan.Bila TNI menangani aksi tindak pidana terorisme," kata Ketua Setara, Hendardi dalam ketarangan persnya yang diterima, Senin (3/8).

Menurutnya, alih-alih menuntaskan reformasi sektor keamanan, seperti penghapusan komando teritorial, perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer dan membentuk UU Perbantuan Militer sebagai dasar pelibatan TNI dalam kehidupan sipil, kepemimpinan Jokowi justru terus menerus memanjakan TNI dengan berbagai privilege pelibatan dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas-batas yang jelas. Seperti pelibatan tanpa batas dan tanpa akuntabilitas dalam Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi Terorisme, yang menjadikan TNI leluasa menangkal, menindak dan memulihkan tindak pidana terorisme. Bebas mengakses APBD atas nama terorisme, termasuk bebas dari tuntutan unfair trial dan praperadilan manakala TNI keliru dalam melakukan penindakan tindakan terorisme.

Hendardi menyebut, kepemimpinan nasional di bawah Jokowi-Maruf Amin akan menjadi kepemimpinan terlemah dalam menjalankan reformasi sektor keamanan karena merusak desain TNI dan Polri sebagaimana amanat reformasi, yang meletakkan  TNI sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum.

"TNI adalah alat pertahanan yang kehadirannya dalam ranah sipil dan penegakan hukum hanya diperkenankan atas dasar kebijakan politik negara, bersifat sementara, ada batas waktu, kekhususan jenis penugasan, dan disertai mekanisme akuntabilitas yang presisi," tegas Hendardi.

tentara

Foto : barisan tentara

Sementara, dalam desain pelibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme, sebagaimana draft RPerpres, pelibatan itu bersifat permanen dan melampaui tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang semestinya hanya ditujukan pada level penindakan dan pada obyek tertentu dimana Polri, sebagai unsur utama dalam criminal justice system sudah tidak mampu menangani tindakan terorisme tersebut (beyond the police capacity).

Hendardi menjelaskan,  UU 5/2018 mengedepankan pendekatan penegakan hukum (criminal justice system), sehingga seluruh unsur yang terlibat dalam penindakan harus dapat melakukan penyesuaian dengan sistem tersebut. Terutama dalam hal pertanggungjawaban operasi dan perlindungan HAM. Pelibatan TNI sesungguhnya dimungkinkan pada tingkat tertentu dimana eskalasi ancaman masuk dalam lingkup ancaman militer, dan dijalankan dengan perintah otoritas politik. Karenanya diperlukan definisi yang jelas tentang “Aksi Terorisme” yang menjadi Tupoksi TNI dan “Tindak Pidana Terorisme” yang menjadi ranah aparat penegak hukum, agar tidak terjadi potensi tumpang tindih peran.

Menurutnya, rancangan Perpres yang diklim Menkopolhukam Mahfud sudah sudah disetujui pemerintah dan dikirimkan ke DPR pada 29 Juli 2020  adalah bentuk keengganan pemerintah membela mandat reformasi TNI karena dengan mudah meloloskan kehendak politik TNI memasuki kehidupan sipil secara sistematis.

"Mahfud MD tampaknya kurang cermat bahwa pembentukan RPerpres ini memuat banyak norma-norma baru yang melampaui mandat Pasal 431 yang menjadi dasar hukum yang memerintahkan, menjadikan RPerpres tersebut mutlak membuka ruang partisipasi publik, dibahas secara terbuka dan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa," Hendardi mengingatkan.

Bahkan UU 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme pun memandatkan RPerpres tersebut dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan DPR. Mengapa RPerpres ini membutuhkan afirmasi dari DPR? Karena sifat RPerpres ini yang mencerminkan sifat yang sama seperti UU karena banyaknya norma-norma baru yang dibentuk dan bentuk perwujudan keputusan politik negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan DPR membuka proses pembahasan dan pengesahan RPerpres dengan seluas-luasnya melibatkan partisipasi akademisi, aktivis, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya.

Dia juga mengingatkan DPR yang menurut Mahfud MD sudah menerima draft RPerpres tersebut, tidak tergesa-gesa memberikan persetujuan tanpa pembahasan yang detail dan terbuka. Tugas DPR adalah memastikan agenda reformasi sektor keamanan tidak diingkari.
"Sekali saja TNI diberi legalitas memasuki kehidupan sipil dan menjadi pengadil tindak pidana terorisme, selanjutnya TNI akan kembali mengukuhkan supremasi militer dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Reformasi sektor keamanan tidak boleh dirusak. Pintu pelibatan tanpa batas harus ditutup," tegas Hendardi. O son

Berita Lainnya
Jumat, 18 September 2020
Kamis, 17 September 2020
Kamis, 17 September 2020
Rabu, 16 September 2020
Selasa, 15 September 2020
Senin, 14 September 2020
Minggu, 13 September 2020
Sabtu, 12 September 2020
Sabtu, 12 September 2020
Jumat, 11 September 2020
Kamis, 10 September 2020
Rabu, 09 September 2020