Selasa, 27 Oktober 2020 16:54:08

Itjen Kemenkumham Terima Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP

Itjen Kemenkumham Terima Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP

Beritabatavia.com - Berita tentang Itjen Kemenkumham Terima Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP

Pada peringatan Hari Dharma Karyadhika atau HUT Kemenkumham RI ke 75 yang digelar di  Graha Pengayoman Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 27 ...

Itjen Kemenkumham Terima Sertifikat ISO 37001:2016 SMAP Ist.
Beritabatavia.com -

Pada peringatan Hari Dharma Karyadhika atau HUT Kemenkumham RI ke 75 yang digelar di  Graha Pengayoman Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 27 Oktober 2020. Inspektur Jenderal Kemenkumham, Komisaris Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto, SIK,MH menerima sertifikat ISO 37001:2016  tentang  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  (SMAP) yang diserahkan langsung oleh Menkumham Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, pada Selasa (27/10).

" Inspektorat  Jenderal  berhak memperoleh Sertifikasi Organisasi  Internasional untuk    Standardisasi    37001:2016    tentang   Sistem    Manajemen    Anti    Penyuapan (International Organization of Standarization Anti Bribery Management Systems) pada tanggal 26  Oktober  2020 dari Lembaga penilai  sertifikasi Tuv-Nord," kata Menkumham Yasonna Laoly, saat menyerahkan sertifikat ISO.

Dia menjelaskan, SMAP tersebut mencakup ruang lingkup Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM meliputi Kegiatan Audit, reviu, Evaluasi, pemantauan dan Kegiatan pengawasan Lainnya serta Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Diharapkan, penetapan ISO  37001:2016 itu  dapat mendukung Inspektorat Jenderal Kemenkumham dalam mengeliminir praktek penyuapan dilingkungan Kementerian Hukum   dan HAM   RI termasuk   jajarannya dengan langkah -langkah pencegahan, pendeteksian,  dan penanganan masalah penyuapan didasari pertimbangan  dan manfaat sebagai berikut:
1.Sebagai panduan dalam menerapkan Sistem Manajemen AntiPenyuapan.
2.Jaminan  organisasi,  dalam  hal  ini Kemenkumham RI bahwa telah  menerapkan penerapan pencegahan penyuapan.
3.Sebagai bukti dalam  hal  penyelidikan bahwa organisasi  telah  mengambil  langkah –langkah untuk mencegah penyuapan.

Disamping itu, proses untuk meraih sertifikasi ISO  37001:2016 sebagai upaya dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas, dimana Inspektorat Jenderal mengemban amanat sebagai  Tim  Penilai  Internal  (TPI)  yang  bertugas  melakukan pembinaan  dan juga evaluasiatas satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Adapun berbagai kebijakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang  telah dikeluarkan dalam rangka kesiapan sistem manajemen anti penyuapan,sebagai berikut:
1.Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan.
3.Menyelaraskan   kebijakan   anti   penyuapan   dengan   tujuan   Inspektorat   Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.Menyediakan  tata  kelola  Reformasi  Birokrasi Inspektorat  Jenderal  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5.Memastikan  komitmen  kepada  pemenuhuan  persyaratan  Sistem  Manajemen  Anti Penyuapan.
6.Mendorong  peningkatan  kesadaran  anti  penyuapan  kepada  jajaran stakeholder terkait.
7.Menjalankan   prinsip   perbaikan   berkelanjutan   dalam   Sistem   Manajemen   Anti Penyuapan.
8.Memberikan   tanggung   jawab,   kewenangan   dan   independensi   kepada   Fungsi kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
9.Memberikan  sanksi  tegas  kepada  pelanggar  ketentuan  dalam  kebijakan  Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

sertifikat

Foto :Komisaris Jenderal Andap Budhi Revianto menerima sertifikat ISO SMAP

Kedepan diharapkan sertifikasi  ISO 37001:2016  tentang  Sistem Manajemen  Anti Penyuapan   (SMAP)ini dapat memperkuat jajaran Kemenkumham RI sehingga   tidak melakukan berbagai penyimpangan dan hal-hal yang dilarang dalam Kode Etik dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya  sebagai wujud  nyata serta kesungguhan dan  komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan pengabdian yang terbaik. 0 son

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Selasa, 06 Oktober 2020
Senin, 05 Oktober 2020
Sabtu, 03 Oktober 2020
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020
Kamis, 17 September 2020
Rabu, 16 September 2020
Jumat, 04 September 2020
Kamis, 03 September 2020
Senin, 31 Agustus 2020
Jumat, 28 Agustus 2020
Jumat, 21 Agustus 2020