Rabu, 06 Januari 2021 17:14:47

Marhaen Indonesia 98 Tuding Ada Korupsi Modus Baru di Pemkab Bekasi

Marhaen Indonesia 98 Tuding Ada Korupsi Modus Baru di Pemkab Bekasi

Beritabatavia.com - Berita tentang Marhaen Indonesia 98 Tuding Ada Korupsi Modus Baru di Pemkab Bekasi

Marhaen Indonesia 98 mensinyalir ada praktik korupsi antara 3 sampai 10 persen dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Bekasi, ...

Marhaen Indonesia 98 Tuding Ada Korupsi Modus Baru di Pemkab Bekasi Ist.
Beritabatavia.com -

Marhaen Indonesia 98 mensinyalir ada praktik korupsi antara 3 sampai 10 persen dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kecurigaan bermula ketika adanya perubahan pelaksanaan proyek di Pemkab Bekasi yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas terkait. Tetapi belakangan langsung dilaksanakan oleh bagian Pelayanan Barang dan Jasa (BLPJ) Sekretariat Pemkab Bekasi.

Ketua Presidium Marhaen Indonesia 98, Sahat Rikky Tambunan, mengatakan dugaan besaran korupsi antara 3 sampai 10 persen dari jumlah anggaran.  dalam praktiknya terkesan

"Dugaan praktik korupsi  tersebut, dikemas sedemikian rupa seakan tidak menyentuh sejumlah Dinas terkait, termasuk Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bekasi. Terkesan, Bupati dan Dinas seakan akan tidak dilibatkan dalam bentuk permainan ini," kata Rikky.

Marhaen Indonesia 98 mendapat informasi bahwa perubahan permainan tersebut guna mengelabui aparat hukum. Permainan disiasati diatur di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa, yang dikomandoi oleh  berinisial BS.

Dalam prakteknya, BS mengatur bentuk permainan. Semua proses tender proyek dilakukan namun  pemenangnya ditentukan oleh BS dan kawan-kawan yang dibagi dalam kelompok kerja (Pokja) yang sudah ditentukan. Oknum BS sering melakukan komunikasi bahkan bertemu dengan sejumlah rekanan untuk memenangkan proyek yang sudah diatur, untuk siapa pemenangnya.

Menurut Rikky, hasil pengamatan Marhaen Indonesia 98, floating atas proyek-proyek tersebut masih terjadi, namun pemenangnya tidak selalu berkisar diatas 90 persen, sebagaimana selama ini terjadi di Kabupaten Bekasi. Penawaran diatur sesuai kesepakatan diatas  83, 85, bahkan 90 persen sehingga terkesan seperti fight. Itu tergantung sesuai kesepakatan dengan orang yang memiliki floating bersama Pokja, Pelayanan Lelang.

Untuk itu, pemenangnya bisa dikutip antara 3 sampai 10 persen, tergantung nilai penawarannya?

Rekanan sendiri sudah dipatok dalam 80 persen, diatasnya itu menjadi milik pihak pihak laen, yang memplot proyek tersebut?

Selain kepada sejumlah rekanan yang sudah dibina Pemkab Bekasi, proyek tersebut juga di floating untuk atas nama sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, oknum pejabat teras kantor Bupati Kabupaten Bekasi, dan oknum penegak hukum.

Marhaen Indonesia mendesak aparat penegak hukum serius melakukan penyelidikan guna memastikan dugaan prakti korupsi di Pemkab Bekasi, Jawa Barat. 0 red

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Senin, 22 Februari 2021
Minggu, 21 Februari 2021
Minggu, 21 Februari 2021
Jumat, 19 Februari 2021
Kamis, 11 Februari 2021
Rabu, 10 Februari 2021
Rabu, 03 Februari 2021
Rabu, 06 Januari 2021
Senin, 28 Desember 2020
Jumat, 25 Desember 2020
Selasa, 08 Desember 2020
Senin, 07 Desember 2020