Minggu, 07 Februari 2021 12:39:04

Gara-Gara Sengketa Tanah, Kapolres Jakbar di Propamkan

Gara-Gara Sengketa Tanah, Kapolres Jakbar di Propamkan

Beritabatavia.com - Berita tentang Gara-Gara Sengketa Tanah, Kapolres Jakbar di Propamkan

Sengketa tanah antara Pieter Handoro dengan Mardjuk alias Madjuk yang mengaku ahli waris atas lahan yang terletak di Perumahan Citra Garden 2 Blok ...

Gara-Gara Sengketa Tanah, Kapolres Jakbar di Propamkan Ist.
Beritabatavia.com -

Sengketa tanah antara Pieter Handoro dengan Mardjuk alias Madjuk yang mengaku ahli waris atas lahan yang terletak di Perumahan Citra Garden 2 Blok O RT 006 RW 012 Kelurahan  Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berbuntut panjang. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Ady Wibowo bersama 64 anggotanya dilaporkan ke Propam. Padahal Ady Wibowo baru satu bulan menjabat Kapolres Jakarta Barat menggantikan Kombes Audie S Latuheru.

Dalam laporan pengaduan propam No. SPSP2/356/II/2021 disebutkan pada tanggal 1 dan 2 Februari 2021, Kapolres dan puluhan anggotanya memihak dan tidak profesional bahkan dituding terlibat melakukan pemagaran lahan sengketa tersebut.

Sontak KapolresMetro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo, membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya dan anggotanya. Menurutnya, pihaknya tidak berpihak kepada pemilik lahan yang sedang bersengketa.  Polres Jakarta Barat hanya memberikan pengamanan sesuai prosedur.  

"Masyarakat meminta bantuan pengamanan sesuai dengan SOP dan pemohon pengamanan itu adalah pemilik sertifikat yang sah sesuai SHM nomor 17521 dan masih berlaku. Belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan SHM, maka kami berikan bantuan pengamanan supaya menghindari bentrokan saat pemagaran," kata dia Ady Minggu (7/2/2021).

Apalagi, lanjut Ady, saat pemagaran tersebut, aparat kepolisian maupun TNI yang berjaga di sana tidak ada yang ikut dalam pemagaran. Sebab, yang melakukan pemagaran saat itu pihak dari pemilik yang sah sesuai SHM.

"Terkait salah satu pihak mengajukan banding atas putusan PTUN nomor 168/2020/PTUN, Jakarta, perlu kami jelaskan bahwa ruang lingkup Peradilan TUN hanya menyangkut sah atau tidaknya produk surat yang dikeluarkan intitusi negara dalam hal ini kantor BPN dan bukan terkait dengan sengketa hak," tegas Kombes Ady Wibowo.

Berdasarkan fakta yang dimiliki pemilik, Polres Jakarta Barat tidak punya alasan apapun untuk menolak surat permohonan dari masyarakat perihal meminta bantuan pengamanan yang diduga rawan gangguan kamtibmas di sana.

"Jadi kami tidak berpihak, Polres Metro Jakarta Barat dalam memberikan pengamanan atas dasar legal standing yang sudah kami pelajari sebelum memberikan pengamanan," ujarnya. 0 red

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Selasa, 20 April 2021
Jumat, 02 April 2021
Selasa, 23 Maret 2021
Sabtu, 20 Maret 2021
Senin, 15 Maret 2021
Senin, 08 Maret 2021
Kamis, 04 Maret 2021
Rabu, 03 Maret 2021
Selasa, 16 Februari 2021
Selasa, 16 Februari 2021
Jumat, 12 Februari 2021
Minggu, 07 Februari 2021