Beritabatavia.com -
NGAWI – Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 memunculkan sinyal serius bagi dunia pendidikan dasar di Kabupaten Ngawi. Penurunan jumlah anak usia sekolah mulai berdampak nyata terhadap keberlangsungan sejumlah sekolah. Bahkan, satu sekolah dasar negeri tercatat tidak memperoleh satu pun peserta didik baru.
Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi, Zainal Panani, Senin (13/7/2026). Menurutnya, kondisi itu menjadi tantangan baru yang tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan penerimaan siswa semata, melainkan berkaitan dengan perubahan demografi yang mulai memengaruhi sistem pendidikan.
Dari total 502 sekolah dasar yang terdiri atas 470 SD negeri dan 32 SD swasta, jumlah peserta didik baru yang diterima pada SPMB tahun ini mencapai sekitar 7.255 siswa. Namun, pemerataan sebaran siswa antarsekolah masih menjadi persoalan.
"Masih ada beberapa SD yang hanya memperoleh dua murid. Bahkan, SDN Rejomulyo tidak mendapatkan siswa baru sama sekali," ujar Zainal. Senin, (13/7/2026).
Fenomena serupa mulai terlihat pada jenjang sekolah menengah pertama. Dari 82 SMP yang terdiri atas 50 SMP negeri dan 32 SMP swasta, pemerintah menyiapkan daya tampung sekitar 9.000 siswa. Akan tetapi, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 7.200 siswa, sehingga masih terdapat ribuan kursi yang belum terisi.
Meski tidak ada SMP yang nihil pendaftar, terdapat sekolah yang hanya menerima segelintir siswa. SMP Kedunggalar 3, misalnya, tahun ini hanya memperoleh lima peserta didik baru, menjadikannya salah satu sekolah dengan jumlah penerimaan terendah di Kabupaten Ngawi.
Menurut Zainal, kondisi tersebut dipengaruhi oleh terus menurunnya jumlah anak usia sekolah. Pada jenjang SD, minimnya peserta didik baru berkaitan dengan sedikitnya lulusan taman kanak-kanak di sejumlah wilayah. Bahkan, terdapat desa atau kawasan yang tidak memiliki peserta didik TK sehingga berdampak langsung pada jumlah calon siswa SD.
Sementara itu, pada jenjang SMP, jumlah lulusan SD tahun ini tercatat sekitar 7.600 siswa. Namun, yang mengikuti SPMB hanya sekitar 7.200 siswa, sehingga terdapat selisih sekitar 400 anak yang tidak tercatat masuk dalam proses penerimaan SMP di Kabupaten Ngawi.
Menghadapi kondisi tersebut, Dikbud Kabupaten Ngawi memastikan akan melakukan evaluasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Salah satu langkah yang mulai dikaji adalah regrouping, yakni penataan kembali sekolah berdasarkan jumlah murid, ketersediaan tenaga pendidik, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
"Kami akan melakukan pemetaan. Regrouping tetap menjadi salah satu opsi yang dikaji dengan melihat jumlah murid, jumlah guru, dan kondisi masing-masing sekolah," tegas Zainal.
Fenomena ini menjadi peringatan bahwa tantangan dunia pendidikan ke depan tidak hanya berkutat pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan satuan pendidikan di tengah penurunan angka kelahiran dan perubahan struktur penduduk. Pemerintah daerah dituntut menyusun kebijakan yang adaptif agar layanan pendidikan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak.
Di sisi lain, pemerataan kualitas pendidikan, distribusi guru, hingga keberlangsungan sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang terus menurun diperkirakan akan menjadi agenda penting yang harus segera mendapat perhatian. Pemetaan yang tengah disiapkan Dikbud diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang objektif sehingga setiap keputusan, termasuk kemungkinan regrouping sekolah, tetap mengedepankan kepentingan peserta didik serta kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Ngawi.
(Titik)
Ist.
