getting date ...
Online Users

Jurus Tipu-Tipu Ala Pengembang

Dibaca : 301 x
edison

Ekbis

Senin, 29 Juli 2013 14:14 WIB

ist.

beritabatavia.com - Tarif listrik dipatok di atas harga PLN dan dikenakan PPN, kemudian keterlambatan pembayaran diganjar dengan denda. Pemilik atau penghuni dijadikan ‘ladang’ untuk mendulang rupiah.

Cerita tentang pengembang badung tak ubahnya membaca serial komik bersambung. Berbagai modus dan jurus telah digunakan oleh pengembang untuk mengeruk untung. Mulai dari penggelapan dana hasil IPO hingga melakukan kebohongan publik. Anehnya dalam setiap pungutan selalu menyertakan komponen biaya pajak yang akan diberikan kenegara, padahal itu hanyalah sebuah kamuflase.  Celakanya otoritas terkait justru hanya terbengong-bengong saja.

Akhir Mei lalu benak publik dibuat terkesiap, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengumumkan akan melakukan eksekusi terhadap  Kho Seng Seng. Lelaki malang bertubuh mungil ini harus menjalani hukuman finansial berupa denda Rp 1 M terkait tuduhan melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik terhadap developer Duta Pertiwi yang nota bene anak perusahaan Sinar Mas group milik  taipan Eka Tjipta Wijaya. Pangkalnya pengusaha asesories ini menulis keluhannya di sebuah media nasional setelah merasa standar pelayanan yang diberikan oleh pengembang itu tidak sesuai dengan komitmen.

Lebih tragis lagi nasib yang menimpa Aguswandi Tanjung yang tak lain adalah sohib dari Kho Seng Seng sendiri yang sempat menikmati dinginnya  hotel prodeo. Tak berbeda dengan sahabatnya, Aguswandi juga menulis keluhan di kolom surat pembaca di sebuah harian nasional. Aguswandi juga mengaku kecewa janji-janji yang pernah diberikan pengembang, tetapi faktanya masih jauh panggang dari api.

Kisruh antara pengembang Duta Pertiwi dengan para konsumennyapun memiliki durasi yang panjang. Bahkan yang teraktual, para penghuni yang tergabung dalam PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) melakukan komplain terhadap kenaikan biaya IPL (Iuran Pemeliharaan Lingkungan)  serta tarif listrik hingga sinking fund  yang dinaikkan secara sepihak. Anehnya dalam komponen biaya listrik terdapat item PPN serta denda. Pertanyaannya apakah variabel cost itu memang masuk ke kas negara atau justru masuk kantong ‘dewe’ pengembang. Perlawanan para penghuni itu berujung pada ancaman pemutusan listrik terhadap penghuni bandel.

Salah satu penghuni  Apartemen Jakarta Residence yang berada dibilangan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat juga mengeluhkan perilaku aneh pengembang. Dalam bill tagihan senilai Rp 3 juta yang diterimanya, tertera  beberapa komponen biaya seperti sinking fund dan Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL). Itu diluar tagihan biaya lustrik dan air.

Anehnya, dalam bill tagihan listrik dan air harga per KWH jauh lebih mahal dari tarif perusahaan setrum negara (PLN ), dan dikenakan PPN serta komponen denda apabila pembayaran mengalami keterlambatan.  Sementara setiap unit apartemen tidak memiliki ampermeter  tersendiri seperti di perumahan pada umumnya. Artinya dana yang dikutif dari para penghuni dimana ada disparitas (perbedaan harga) dari harga listrik negara serta PPN itu, digunakan untuk apa ?. Padahal, jika dihitung dengan jumlah unit Apartemen, maka rupiah yang dikantongi pengelola dari selisih kenaikan harga dan PPN, cukup menggiurkan.

Pos-pos anggaran siluman itulah yang diyakini menjadi ‘sawah’ tersendiri bagi  para pengembang. Makanya para pengembang akan ‘ngotot’ untuk bercokol di PPRS melalui para ‘centengnya’ untuk  menggaruk uang dari para penghuni.
Pos anggaran yang menggiurkan juga terjadi dilahan parkir. Biasanya para pengembang itu bekerja sama dengan perusahaan perpakiran. Uniknya setiap pungutan itu disertakan komponen biaya PPN yang bisa dipastikan tidak akan nyelonong ke kantong negara. Maka tidaklah heran jika pertumbuhan properti begitu membubung tinggi namun proyeksi pemasukan pajak dari sektor properti justru mengalami stag. Padahal bila dilakukan intesifikasi pajak sektor properti niscaya banyak pemasukan ke kantong negara yang bisa dialokasikan untuk biaya pembangunan.

Modus yang tak kalah canggih  dan harus diwaspadai oleh masyarakat adalah  tipa-tipu melalui pasar modal. Seperti yang diberitakan NOVUM edisi sebelumnya serta edisi ini dalam Rubrik Laporan Khusus tentang developer PT Megapolitan Development Tbk yang diduga menggelapkan uang hasil Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp 212,5 miliar. Dana masyarakat/investor itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prospektus yang pernah mereka buat tetapi justru dipergunakan sesuka hati oleh sang empunya perusahaan pengembang.

Perusahaan tersebut juga diduga membuat laporan keuangan  palsu sebagai syarat untuk terjun kelantai bursa. Dengan laporan-laporan keuangan yang diduga aspal itu, bisa dipastikan negara juga sangat dirugikan dengan potensi pajak yang mungkin tidak dibayar oleh perusahaan pengembang itu.

Bahkan berdasarkan sumber NOVUM diduga kuat PT MD juga telah melakukan bubble  untuk mendongkrak harga properti yang mereka buat. Dengan cara memborong properti itu melalui perusahaan kaki tangannya.

Maka pemerintah dalam hal ini instansi terkait harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perusahaan properti. Minimal setiap instansi terkait harus bersikap konsisten dengan peraturan yang dimiliki, sehingga negara tidak semakin dirugikan oleh perusahaan-perusahaan properti. Sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat konsumen oleh modus-modus kejahatan terselubung yang hingga kini terus dilakukan oleh para pengembang. O tim  




Komentar

Nama Anda :
Email Anda :
Komentar Anda :
   

KANAL BUMD

2014, Transjakarta Batal Tambah Bus Baru

BUMD Transportasi Jakarta (Transjakarta) belum bisa menambah kekurangan bus Transjakarta tahun ini. Penambahan bus belum bisa dilakukan, karena butuh waktu sekitar delapan bulan untuk merakitnya.

Direktur Utama PT Transjakarta, Antonius Kosasih mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah ...

Kanal Hukum

Bonaran Bantah Bawa Handphone di Rutan


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati non-aktif Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang. Dengan mengenakan rompi tahanan KPK, tersangka kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) datang didampingi tim kuasa hukumnya.

Bonaran mengaku ...

Kanal Batavia Kita

Orang Religius Ternyata Lebih Suka Nonton Film Porno


Sebuah penelitian dari Universitas Brock di Ontario, Kanada, mengungkapkan, semakin religius seseorang maka dia semakin suka menonton film porno.

Surat kabar the Daily Mail melaporkan, Rabu (22/10), penelitian itu berdasarkan data tren pencarian kata kunci di ...