Beritabatavia.com -
Siti Fadilah Supari, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kasus korupsi yang terjadi di Kementrian lainnya. Mengingat, selama ini KPK hanya mengobok-obok Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Kesehatan.
Hanya tiga kementrian itu saja yang diobok-obok KPK. Padahal, jumlah Kementrian cukup banyak namun tidak pernah disentuh KPK. Ada apa ini. KPK nampaknya ketakukan dengan kementrian yang dipegang partai politik, tegas Siti Fadilah Supari, di Jakarta, Rabu malam.
Mantan Menteri Kesehatan juga merasa heran dengan sikap KPK yang menilai hanya ada tiga Kementerian yang dianggap korup yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional (dulu Depdibud) dan yang terakhir Kementerian Kesehatan.
Kenapa cuma Depkes yang dibongkar, kenapa yang lainnya tidak kena-kena. Depdikbud APBN nya itu sepuluh kali lipat dari Depkes, kenapa tidak ada suaranya, paparnya prihatin.
Sti Fadilah menjelaskan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Mabes Polri karena kasus pengadaan alat kesehatan pada 2005 lalu. Pasalnya hal itu dilakukan dalam kondisi tanggap darurat disaat Indonesia masih diguncang bencana dan sudah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).
Pengambilan keputusan saat itu sudah berdasarkan Keppres, jadi menurut saya itu sah. Tidak ada manipulasi, ujarnya.
Mengenai dugaan adanya keterlibatan dirinya dalam kasus pengadaan barang itu, ia mengaku tidak terlibat dan mengetahui adanya pengadaan barang tersebut.
Siti Fadilah Supari diminta bersaksi dalam kasus yang diduga menjeratnya pada 26 April 2012 besok atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Mulya Hasjmy sebagai tersangka. o ep
Ist.
