Beritabatavia.com -
Sidang perdana gugatan kenaikan tarif parkir yang ditunjukan kepada Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan DPRD DKI digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (5/2). Namun, DPRD sebagai salah satu pihak tergugat mangkir.
Sidang ditunda minggu depan karena DPRD tidak dateng. Kalau pihak gubernur ada perwakilannya yang datang, ujar penggugat sekaligus pengacara publik, David Tobing di PN Jakarta Pusat, Selasa (5/2).
Menurut David, gugatan berawal dari adanya mal administrasi dalam pengaturan kenaikan tarif biaya parkir. Pengaturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 120 Tahun 2012 tentang biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas untuk umum di luar badan jalan.
Pergub tersebut dikeluarkan oleh gubernur terdahulu yaitu Fauzi Bowo sehari sebelum Pilgub DKI. Padahal pergub itu tidak melalui persetujuan DPRD, katanya.
Untuk itu, lanjut David, pihaknya meminta kepada Jokowi selaku gubernur saat ini agar mencabut pergub tersebut. Hal itu karena akan membuat orang parkir liar di badan jalan.
Kepada Jokowi mesti ini bukan produk dia, tetapi harus mencabutnya. Dulu saya juga somasi dia (Jokowi) namun tidak ada jawaban, ujarnya.
Dalam Pergub baru dirincikan tarif untuk kendaraan kecil jenis sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya naik dari Rp1.000-2.000 untuk satu jam pertama, kini jadi Rp 3.000-5.000. Sedangkan untuk jam berikutnya, untuk tarif lama Rp 1.000-2,000, sekarang jadi Rp 2.000-4.000 untuk setiap jam berikutnya.
Sedangkan untuk kendaraan besar seperti bus, truk dan sejenisnya jika di tarif lama Rp 2.000-3.000 satu jam pertama, di Pergub yang baru naik jadi Rp 6.000-7.000 untuk satu jam pertama dan Rp 3.000 untuk tiap jam berikutnya. Untuk sepeda motor, dalam Pergub lama tarif parkir sebesar Rp 500 per jam, dan sekarang naik jadi Rp 1.000-2.000 per jam. o day
Ist.
