Terkait Keterlibatan Kasus Gayus, Kejagung Bohongi Publik

JAKARTA. Meskipun pihak Kejaksaan Agung (Kejagung)mengakui bahwa jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan bekerja tidak cermat. Hanya saja Kejagung belum menjatuhkan sanksi, bahkan hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah hanya karena ketidak cermatan atau ada kepentingan lain.
Menurut ketua BP Setara Institute Hendardi , pernyataan seperti itu adalah usaha mengelabui public. Karena dengan pernyataan seperti itu, terkesan para jaksa yang terlibat kasus Gayus Tambunan, hanya karena kesalahan teknis.
Padahal, kata Hendardi, publik sudah sangat jelas melihat ada permainan antara jaksa dan polisi dalam kasus markus pajak Gayus Tambunan.Tapi Kejagung masih berusaha menutup-nutupi kebobrokan anggotanya. Seharusnya kelima jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan, sudah di non aktifkan." Mereka harus sudah dinon aktifkan dari jabatan fungsionalnya, dan diperiksa aliran dana yang diduga mengalir ke rekening ke lima jaksa tersebut, tegas  Hendardi, Rabu (7/4).
Kelima jaksa itu juga seharusnya tidak hanya dikenakan sanksi administrative, tetapi harus diproses sesuai hokum yang berlaku. Selain itu Hendardi mendesak agar Kejagung membersihkan markus-markus yang gentayangan di lingkungannya.
Sementara terkait kasus markus pajak yang melibatkan pegawai golongan III Direktorat Pajak Gayus Tambunan. Mabes Polri sudah menindak dengan cara menon aktifkan lima perwira menengah (Pamen) berpangkat AKP hingga Kombes. Bahkan seorang perwira tinggi (Pati) Brigjen Edmon Ilyas langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Lampung. Sebelumnya, Brigjen Edmon Ilyas menjabat sebagai Direktur II Eksus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menangani kasus Gayus Tambunan.O son